Harian Pagi Padang Ekspres | Koran.Padek.co

Siapa Korban Dibalik Utang Negara?


Wartawan : JPNN - Editor : Yogi - 03 December 2017 13:51:39 WIB    Dibaca : 904 kali

 

Indonesia termasuk negara berkembang. Itu ditandai pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang terus digenjot di berbagai penjuru di Tanah Air. Dalam implementasinya, semua pekerjaan yang dilakukan itu, tentunya menggelontorkan anggaran yang tak sedikit. Untuk bisa mencapai visi dan misinya, pemerintah rela melakukan apa saja. Termasuk menambah utang negara melalui pinjaman luar negeri.

Bahkan, jika dihitung, hingga Juli 2017 beban utang pemerintah pusat sudah mencapai Rp 3.779,98 triliun atau naik Rp 73,46 triliun dari posisi utang di Juni 2017 yang hanya Rp 3.706,52 triliun. Atau, jumlahnya jauh melesat tinggi dari posisi April 2017 yang hanya sebesar Rp 3.667 triliun atau naik sekitar 201 triliun dibanding posisi Desember 2016.

Penambahan beban utang negara ini tentu saja menimbulkan kekhawatiran banyak pihak. Apakah besaran utang tersebut masih aman untuk sebuah negara berkembang seperti Indonesia. Menariknya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani selaku bendahara negara, justru menanggapi ringan persoalan tersebut. Bahkan, menurutnya, utang tersebut dinilai hal yang wajar. Hampir seluruh negara memiliki utang, hanya negara-negara kecil yang menjadi surga pajak (tax haven) yang tidak memiliki utang seperti negara perjudian.

Ironisnya, dia justru menilai utang juga bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti, melainkan harus dikelola secara hati-hati dan tidak sembrono. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu merasa, besaran utang pemerintah masih relatif terjaga. Karena besaran utang itu masih di bawah 30 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

Persentase itu dinilainya lebih baik dari negara berkembang lainnya yang justru memiliki rasio utang terhadap PDB mencapai 100-200 persen. Begitu juga defisit anggaran negara yang juga dinilai lebih baik ketimbang negara berkembang seperti Brazil, Meksiko, Argentina bahkan India. Jika dikaji lebih dalam, selama ini pemerintah kerap berutang untuk menutupi defisit belanja di APBN. Ini dilakukan lantaran penerimaan negara yang belum optimal sehingga target tidak tercapai.

Terkait hal itu, pantas saja jika pemerintah kerap dikritik lantaran gemar berutang. Sebab faktanya, tidak semua utang digunakan untuk kepentingan yang produktif. Karena selama ini, sebagian utang itu digunakan untuk menutupi utang sebelumnya. Ini lantaran keseimbangan primer Indonesia yang justru mengalami defisit.

Defisit primer, berarti kondisi di mana pengeluaran tanpa beban utang sekalipun tetap lebih besar dari jumlah penerimaan negara. Tak heran jika banyak yang menyebut pemerintah berutang untuk ”gali lubang tutup lubang”.

Di balik persoalan ini, ada satu pertanyaan yang harus kita jawab, yakni siapa yang akan ”dikorbankan” untuk menutupi utang negara tersebut? Jawabannya, sudah tentu kita semua. Dalam praktiknya di lapangan, rakyat Indonesia sudah mulai merasakan dampaknya saat ini.

Salah satu contoh adalah pencabutan subsidi listrik. Di mana, tahun ini saja, Indonesia sudah tiga kali menaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) khusunya untuk listrik berdaya 900 VA yang notabene adalah listrik untuk rumah tangga.

Kenaikan TDL itu memang terkesan dipaksakan. Betapa tidak, karena kenaikannya yang hanya berselang dua bulan, yakni dari Rp 605/KWH menjadi Rp 791/KWH per 1 Januari 2017, lalu naik lagi menjadi Rp 1.034/KWH per 1 Maret 2017 dan sebesar Rp 1.352/KWH per 1 Mei 2017. Terakhir, dikabarkan pemerintah juga berencana untuk menaikkan untuk rumah tangga menjadi 4.400/KWH.

Selain itu, dampak penghapusan premium secara berkala, yang juga menjadi beban bagi masyarakat. Karena ini dinilai berdampak pada kenaikan ongkos transportasi yang berorientasi pada kenaikan harga kebutuhan pokok di pasaran. Belum cukup sampai di sana, satu kebijakan yang kini sedang digagas pemerintah adalah revisi UU Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Banyak mengkhawatirkan langkah yang dilakukan pemerintah, termasuk Menko Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli yang menilai ini dilakukan tak lain adalah untuk mencari sumber penerimaan baru guna mengatasi beban utang pemerintah yang meningkat.

Namun dampaknya, hanya akan membuat beban hidup rakyat makin bertambah. Soalnya, akan semakin banyak dari bidang kehidupan masyarakat akan dipajaki, termasuk di sektor pendidikan. Esensi dari RUU ini adalah rakyat akan dikenakan berbagai biaya tambahan dalam pelayanan publik.

Jika membaca draf revisi UU PNBP tersebut, sejumlah biaya tambahan yang akan ditanggung rakyat nantinya mulai dari mengurus surat-menyurat untuk pernikahan, perceraian hingga rujuk. Tak hanya itu, juga memasuki sektor pendidikan di mana orang tua akan dikenakan biaya saat mendaftarkan anak masuk kuliah, hingga ketika akan membayar uang semester. Sektor lainnya yang akan dimanfaatkan sebagai lumbung penerimaan negara adalah bidang kesehatan yang akan dikenakan biaya tambahan. Pertanyaannya saat ini, apakah kita sudah siap menerima semua kebijakan ini? (***)

© 2014 Padek.co