Harian Pagi Padang Ekspres | Koran.Padek.co

Atasi Kelangkaan, Pemerintah Mesti Turut Serta


Wartawan : Tim Padang Ekspres - Editor : Yogi - 19 November 2017 13:50:30 WIB    Dibaca : 67 kali

 

Saatnya Beralih ke Pupuk Organik

Petani dewasa ini diminta untuk menggunakan pupuk organik dalam bertani. Ini salah satu solusi mengatasi ketergantungan pada pupuk kimia (nonorganik).
Seperti dosen pertanian dari Unand, Helmi. Dia menuturkan kondisi pengurangan pupuk bersubsidi hakekatnya sudah jauh-jauh hari bisa terselesaikan. Pemerintah pun juga sudah mengalokasikan subsidi untuk bisa lebih dominan memfasilitasi pupuk khusus organik. Permasalahannya, pengolahan dan penyediaan pupuk organik ini malah diberi ke perusahaan besar.

“Kenapa tak dikembangkan kapasitas lokal, maka persoalan lain juga terselesaikan. Bahan dari pupuk organik ini adalah kotoran sapi, dan ternak. Kalau mau bahan banyak ternaknya harus diperbanyak,  kalau sapi sudah banyak terselesaikan sudah urusan,” ujarnya.

Baginya dalam hal ini, bukan permasalahan kurangnya ketersediaan pupuk yang jadi kendala. Tapi integritas program pemerintah untuk aplikasi masih belum tampak . “Terintegrasi tidak program pemerintah? Itu aja urusannya. Dari pada mutar-mutar nanya satu aspek saja. Yang jelas pembangunan ini perlu integrasi untuk dikembangkan,”  tegasnya.

Ia paparkan bagaimana dampak penggunaan pupuk organi dan nonorganik. Pupuk kimia atau nonorganik berefek untuk jangka panjang. Terjadi kerusakan tanah, struktur tanah berubah, karena adanya penumpukan pupuk tersebut.

Sebenarnya pupuk nonorganik memiliki nutrisi yang dibutuhkan tumbuhan untuk tumbuh. Selama nutrisi tersebut masih ada,  maka tanaman akan bisa tumbuh. Namun apa jadinya jika tanah sudah keras dan rusak,  tentu strukturnya tidak subur lagi. Akibatnya tanaman sulit tumbuh. “Jika kondisi fisik tanah sudah rusak, perbaiki lagi struktur tanah supaya bisa subur lagi,” ujarnya.

Lain halnya dengan organik, ia sampaikan bisa menjadikan tanah lebih subur dan gembur. Dari segi ekonomi pun bisa diproduksi secara lokal dan harganya juga lebih efisien. “Bisa ciptakan usaha baru juga bagi pekerja lokal. Tapi sekarang kondisinya pupuk organik malah difasilitasi oleh pabrik besar,” ucapnya.
Lain halnya dengan penagamat pertanian Unand, Osmet. Pupuk organik sebagai alternatif dan antisipasi kekurangan pupuk bersubsidi bagi para petani.

Seperti halnya pupuk kompos yang kebutuhannya tidak sama dengan pupuk kimia. Perkiraan dalam satu hektare luas tanam membutuhkan 200 kilogram pupuk kimia. Sedangkan organik lebih besar lagi hitungannya,  dan jauh lebih banyak dari kebutuhan pupuk kimia.

Faktanya sulit petani untuk menyediakannya, kecuali petani tersebut sudah pindah ke organik. “Kalau diharapkan untuk mengganti pupuk kimia ke organik, sulit. Karena harus diproduksi dalam hitungan ton,” ungkapnya.

Namun,  jika produksi pupuk organik seperti kompos ini bisa terealisasi, bisa menjadi solusi untuk kekurangan pupuk dengan syarat ketersediaan unsur dasar bahan pembuatan dan alat serta tekniknya sudah skala industri. “Bahan dasar pupuk kompos kan sampah. Bayangkan saja kalau sampah di Kota Padang bisa diolah jadi pupuk kompos dan Pemko menfasilitasi pengolahannya. Itu adalah solusi selesaikan sampah kota yang menimbulkan manfaat baru,” jelasnya.

Tapi jika disediakan pupuk kompos atau organik dalam skala Sumbar, rasanya belum bisa diproduksi. Kurang realistis, bagusnya petani yang buat sendiri. Tapi rata-rata petani itu pendapatannya dari usaha tani hanya 40 persen. Selebihnya didapatkan dari bekerja di luar tani.

“60 persen waktu petani digunakan untuk mencari usaha lain di luar bertani. Bagaimana ada waktu dan kesempatan kerja untuk membuat pupuk,” katanya.
Ia tambahkan,  memang harus pemerintah yang memfasilitasi ketersediaan tersebut. “Saya pernah mengusulkan ke Pemko Padang supaya fasilitas pengolahan sampah Kota Padang diatur. Namun kendalanya adalah akan butuh investasi besar untuk mewujudkannya,” pungkasnya.

Terpisah, pengamat ekonomi Unand,  Elfindri menuturkan saat ini masyarakat sudah bisa mengkombinasikan aspek ekonomi dengan lingkungan. Hakekatnya jika petani tak ingin dirugikan tentu jumlah produksi banyak dan harga naik. Isunya adalah pupuk dan pestisida merupakan komponen utama yang mempengaruhi hasil produksi panen.

Jika harga komponen tersebut mahal,  sedangkan produksi banyak dengan harga yang turun tentu saja merugikan para petani. Aspek ini memang harus diperhitungkan. Sehingga ia berikan solusi terkait harga yang tak seimbang tersebut, antara harga bahan pokok versus hasil panen yang tak seimbang. Masyarakat harus di edukasi untuk meminimalisirkan permintaan pupuk yang mengeluarkan biaya mahal.

Lain halnya Dekan Fakultas Ekonomi Unand,  Harif Amali. Dia menjelaskan dari perspektif ekonomi,  bahwasanya pemerintah sudah punya tataniaga untuk pupuk bersubsidi. Namun dalam praktiknya banyak yang tak berjalan.

Akibatnya biaya petani jadi mahal. Malahan di lapangan pupuk bersubsidi tersebut harganya disalahgunakan. “Kemasan pupuk bersubsidi mereka ganti dengan kemasan komersial, alhasil harganya jadi mahal. Di situlah ada oknum terkait bermain. Sebab mereka ingin memperoleh keuntungan besar dengan mencari celah berlindung dibalik pupuk bersubsidi tadi,” ungkapnya.

Ia sampaikan kalau tataniaga berjalan dengan baik, maka petani akan beruntung,  tapi di lapangan kerap petani yang dirugikan. Jika harga pupuk naik tentu saja harga pokok produksi tinggi. Apalagi tanaman yang membutuhkan pupuk lebih banyak,  jelas harga pokok produksi menjadi lebih tinggi.

“Seharusnya regulator mampu membuat tataniaga itu berjalan lebih baik. Padahal sanksi sudah berat bagi oknum yang melanggar,  tapi tetap juga ada penyelewengan, berarti pengawasan kita lengah,” tegasnya.

Tak hanya itu ia tambahkan bahwasanya kemungkinan ada permainan oleh oknum terkait yang sudah dipercayakan pemerintah untuk menyalurkan pupuk bersubsidi. “Jelas lah terjadinya kelangkaan itu karena pupuk bersubsidi dengan harga murah diborong oleh oknum tertentu. Kemudian mereka tumpuk di gudang. Alhasil harga pupuk akan naik,” pungkasnya.

Menyikapi ketersediaan pupuk, Kepala Dinas Pertanian Dharmasraya Darisman didampingi Kepala Bidang (Kabid) PSP Zulva Daini menyebutkan untuk relokasi pupuk dalam dua tahun terakhir yakni tahun 2016 dan 2017, relokasi pupuk berfluktuatif. Semua itu tergantung kepada permintaan petani, seperti contoh tahun 2016 relokasi pupuk jenis Urea sebanyak 3.949, 64 ton dan tahun 2017 meningkat menjadi 4.377 ton. Hal yang sama juga terjadi pada pupuk jenis ZA dari 900 ton meningkat jadi 1.035 ton dan yang tertinggi mengalami kenaikan adalah pupuk jenis organik dari 620 ton naik mejadi 1.046 di tahun 2017. Sementara untuk relokasi  pupuk jenis NPK terjadi penurunan yakni dari 4.610 ton turun menjadi 3.750.

“Yang menjadi sedikit kendala saat ini terkadang petani membeli pupuk di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Misalkan pupuk jenis urea, harga HET Rp 90 ribu per 50 kilogram, namun dalam praktiknya ada yang membeli sekitar Rp 115 ribu atau Rp 120 ribu per 50 kilogram,” katanya.

Menurutnya, ada juga relokasi pupuk tersebut dipindahkan ke kecamatan lain lantaran kurang terserap di kecamatan terebut. Bisa saja kurang terserapnya pupuk di kecamatan tersebut karena petani belum punya uang untuk menembus pupuk tersebut. Untuk itu diharapkan kepada seluruh Keltan yang ada agar punya kas, sehingga persoalan itu bisa ditanggulangi ooleh kelompok. Pada hal usulan atau kuota pupuk tersebut berdasarkan dari rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

 ”Di samping itu hingga sekarang kita belum mengalami namanya kelangkaan pupuk. Artinya semua kebutuhan petani bisa dipenuhi. Begitupun dugaan penyimpangan pupuk juga belum ada,” katanya.

Sementara Kabid Prasarana dan Sarana (PSP) Dinas Pertanian Kabupaten Solok Imran Syahrial membenarkan hal tersebut. “Bukan kelangkaan sebenarnya tetapi lebih kepada persediaan pupuk yang terbatas untuk Kabupaten Solok. Untuk tahun 2018 nanti kita telah mengajukan penambahan kuota pupuk bersubsidi sebagai langkah untuk mencegah hal tersebut terjadi berlarut-larut. Apalagi daerah pertanian kita sangat luas,” jelasnya.

Untuk menyikapi kemungkinan-kemungkinan terjadinya kelangkaan, pihaknya akan mengawasi terus pasokan pupuk baik di distributor ataupun pengecer.“Kita juga akan memberikan sosialisasi dan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat untuk tetap memakai pupuk organik sebagai antisipasi jika pupuk nonorganik sulit didapat,” sambungnya.

Sementara itu, kejadian penyelewangan pupuk di Kabupaten Agam beberapa waktu lalu, juga menjadi perhatian khusus oleh Imran, pihaknya akan terus mengawasi penyebaran pupuk di Kabupaten Solok.

Sedangkan, Kepala Disnaphorbun  Pessel, Jumsu Trisno didampingi Kepala Bidang (Kabid) Sarana dan Prasarana Pertanian, Yuskardi mengatakan dengan hanya terpenuhinya permintaan pupuk bersubsidi sebesar 60 persen dari kebutuhan maka kekhawatirkan kelangkaan pupuk memasuki musim tanam ketiga memang benar-benar terjadi di daerah itu.. ”Dengan telah dilakukanya penambahan kuota pupuk bersubsidi pada dua jenis ini, maka kebutuhan petani, akan bisa terpenuhi memasuki musim tanam terakhir tahun 2017 ini,” ujarnya.

Selain penambahan kuota, pihaknya juga melakukan relokasi antarkecamatan.Penambahan relokasi kuota itu dilakukan oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) ke Disnaphorbun Pessel, berdasarkan usulan yang disampaikan kelompok tani di masing-masing kecamatan. Pemindahan relokasi antar kecamatan itu bisa dilakukan, apa bila ada pengajuan dari masyarakat yang tergabung pada anggota kelompok tani melalui PPL kecamatan.

Terpisah, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat, mengingatkan kelompok tani menyiapkan Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). RDKK itu sebagai antisipasi untuk kelangkaan pupuk setiap tahunnya. Jika pupuk tersedia sesuai kebutuhan petani maka tidak akan terjadi kelangkaan. Dengan adanya RDKK, pihaknya juga akan bisa mengantisipasi kelangkaan pupuk, untuk tahun mendatang.

“Seperti biasa penyiapan RDKK pupuk biasanya dilakukan setiap akhir tahun. Kami ingatkan kepada kelompok tani untuk dapat menyiapkan RDKK,” kata Kepala Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan Pasaman Barat, Memi Zesmita.

Dikatakan, RDKK itu penting dibuat sehingga berapa kebutuhan pupuk pada tahun selanjutnya bisa diketahui. Selain itu dengan adanya data itu nanti, Pemkab juga bisa menjadikan bahan catatan untuk penyediaan pupuk kepada petani.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Pasbar Anwir Dt. Bandaro mengatakan pengadaan pupuk di Pasbar masih bermasalah dan sampai saat ini belum ada kejelasannya. Bahkan pihaknya sudah hearing dengan PT PIM, Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Pasbar dan dinas terkait. (*)

© 2014 Padek.co