Harian Pagi Padang Ekspres | Koran.Padek.co

Bantuan Keuangan Parpol


Wartawan : Asrinaldi A - Dosen FISIP Unand - Editor : Elsy - 19 October 2017 13:21:10 WIB    Dibaca : 41 kali

 

Kebijakan pemerintah untuk menambah bantuan keuangan bagi partai politik perlu diapresiasi. Kenaikan bantuan keuangan yang mencapai 1000 persen perlu disertai dengan tanggung jawab partai politik melaksanakan fungsinya. Jamak diketahui partai politik ikut menentukan masa depan demokrasi di negara ini. Bahkan kehadiran partai politik yang mandiri dan kuat adalah keniscayaan untuk demokrasi yang sehat. Namun, selama ini, kemandirian partai politik kerap terganggu karena menghadapi masalah pembiayaan untuk aktivitas politik. 

Akibatnya partai tersandera oleh banyak kepentingan, terutama oleh pihak swasta yang memang membutuhkan dukungan politik untuk melancarkan aktivitas ekonominya. Sumber keuangan partai politik ini memang terbatas dan hanya menerima dari sumber-sumber tertentu seperti iuran anggota, sumbangan yang sah secara hokum, serta bantuan keuangan dari pemerintah. Padahal prasyarat utama demokrasi yang baik itu terletak pada partai politik yang mandiri dan kuat dari segi keuangan, sehingga mampu bersaing untuk menduduki jabatan publik. 

Sudah menjadi pengetahuan publik, selama ini partai politik kesulitan membiayai aktivitas politik, terutama ketika melaksanakan fungsi demokrasi.  Bahkan, banyak pihak menuduh rendahnya partisipasi politik warga negara dalam berdemokrasi adalah konsekuensi belum berjalannya fungsi partai politik dengan baik. Ini dapat dimaklumi, bagaimana mungkin partai politik dapat melaksanakan fungsinya ketika mereka dihadapkan pada kesulitan pendanaan.

Pembiayaan aktivitas partai politik menjadi penting di tengah persaingan politik menjelang Pemilu 2019. Apalagi, jika pembiayaan tersebut dikaitkan dengan upaya partai menarik dukungan dan simpati masyarakat. Sudah menjadi kebiasaan dalam kampanye yang dilakukan partai politik, jika mengunjungi masyarakat dalam rangka temu kader ada “bingkisan” yang ditinggalkan kepada masyarakat. Dengan cara itu, simpati masyarakat akan terbangun kepada partai tersebut. Ini menjadi modal bagi partai politik untuk mendapatkan suara ketika pemilu dilakukan.

Membiarkan partai politik sibuk dengan urusan yang bukan menjadi fungsinya seperti mencari dana bagi penyelenggaraan kegiatannya, sama saja dengan melemahkan pilar demokrasi dalam berbangsa dan bernegara. Karena dari partailah akan disiapkan calon pemimpin bangsa. Selama ini kendala utama partai politik menyiapkan kader terbaiknya menjadi calon pemimpin bangsa adalah terbatasnya pembiayaan untuk melatih mereka secara berkelanjutan. Akibatnya, proses rekrutmen dan pengkaderan pun terhenti. Alih-alih menciptakan kader baru, partai politik pun kesulitan meningkatkan kapasitas kader yang sudah ada sebagai pemimpin saat ini.

Tanggung Jawab Parpol

Memang tambahan bantuan keuangan partai politik ini menuai kritikan dari masyarakat, karena selama ini kinerja partai politik tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Apalagi dua tahun terakhir, belum ada prestasi yang membanggakan dari kader partai politik di DPR dalam menyelenggarakan fungsi idealnya. Walaupun akhirnya tambahan bantuan keuangan ini direalisasikan pemerintah, partai politik harus dapat meyakinkan publik bahwa bantuan keuangan ini memang digunakan sesuai dengan peruntukkannya.  

Ada tiga hal penting yang bisa disegerakan oleh partai politik, agar bantuan keuangan ini terasa manfaatnya bagi masyarakat. Pertama, partai politik harus memberi perhatian khusus pada proses seleksi dan nominasi calon anggota legislatif yang akan diusulkan menjadi anggota DPR dan DPRD menjelang pelaksanaan pemilu tahun 2019. Proses seleksi dan nominasi ini diharapkan dapat menjaring calon wakil rakyat yang lebih berkualitas. Kualitas ini sebenarnya dapat dilihat dari pemahaman mereka terkait dengan fungsi perwakilan yang harus dilakukan sebagai legislator. Jamak diketahui, rendahnya kualitas wakil rakyat di lembaga legislatif memang masih menjadi menjadi sorotan publik. Tidak hanya menyangkut kapasitas fungsi yang harus mereka laksanakan, tapi juga menyangkut perilaku dan integritas moralnya sebagai elite politik. Dengan memberi perhatian pada proses seleksi dan nominasi ini akan diperoleh wakil rakyat yang sesuai dengan harapan masyarakat.

Belajar dari pengalaman pemilu tahun 2014 lalu, partai politik cenderung mengandalkan calon anggota legislatif yang hanya sekadar memiliki popularitas tinggi di mata publik. Akibatnya partai mengabaikan kapasitas ideal kadernya yang akan diusulkan sebagai calon anggota legislatif. Karenanya tidak mengherankan pesohor seperti artis, istri pejabat dan tokoh lainnya yang popular dibujuk untuk bersedia dicalonkan sebagai wakil rakyat oleh partai politik.  Bagi partai politik, pertimbangannya tidak lebih untuk meningkatkan perolehan suara mereka agar bisa lolos parliamentary threshold.  

Padahal dalam sistem kepartaian modern, tidaklah mudah menjadi wakil rakyat karena harus melalui proses seleksi dan nominasi yang sangat ketat.  Bahkan di beberapa partai, menerapkan sistem pengkaderan yang terstruktur dan sistematis agar bisa menjadi wakil rakyat.  Jelas ini menjadi tanggung jawab moral partai politik untuk terus menyediakan kader terbaiknya agar bisa diseleksi dan dinominasikan sebagai calon anggota legislatif yang sesuai dengan kepentingan publik.

Kedua, partai politik juga harus memiliki tanggung jawab penuh untuk melakukan pendidikan politik bagi masyarakat agar pengetahuan dan pemahaman mereka tentang politik berbangsa dan bernegara terus meningkat. Kualitas hasil pemilu legislatif tidak hanya bergantung kepada calon wakil rakyat yang disiapkan oleh partai.  Tapi, juga ditentukan oleh seberapa berkualitas masyarakat memilih wakil-wakilnya untuk duduk di lembaga legislatif. Selama ini, persoalan pendidikan politik masyarakat cenderung terabaikan karena partai politik beralasan tidak adanya dana untuk melakukan pendidikan politik.  Dengan adanya bantuan keuangan ini, partai memiliki tanggung jawab penuh melaksanakan pendidikan politik.  Apalagi sesuai dengan Permendagri No 6/2017, pasal 13 huruf e ditegaskan bahwa 60 persen bantuan keuangan bagi partai ini memang digunakan untuk pendidikan politik konstituennya.

Pendidikan politik bagi masyarakat yang dilakukan partai politik adalah kunci keberlanjutan kepemimpinan bangsa ini ke depan. Jujur saja, banyak masyarakat awam yang apriori dengan politik karena ketidaktahuannya dengan makna politik yang sesungguhnya. Jika masyarakat memahami konsepsi ideal politik yang dipraktikkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tentu ini membawa dampak yang baik bagi demokrasi Indonesia ke depan.

Ketiga, mengurangi beban kadernya yang duduk di lembaga legislatif di tingkat lokal dan nasional untuk membiayai kegiatan partai secara personal sehingga dapat mencegah perilaku korupsi, terutama terkait anggaran negara yang mereka awasi.  Bantuan keuangan partai politik ini, secara tidak langsung dapat mengurangi tindakan korupsi yang dilakukan oleh kader partai politik. Karena, selama ini kader partai yang duduk sebagai wakil rakyat memang diwajibkan ikut memikirkan pembiayaan aktivitas partai apalagi menjelang pemilu. Kewajiban untuk membiayai kegiatan ini menjadi alasan bagi kader partai politik untuk melakukan korupsi melalui jabatannya sebagai anggota legislatif. (*)

© 2014 Padek.co