Harian Pagi Padang Ekspres | Koran.Padek.co

Anggaran Defisit, Pilwana Diundur


Wartawan : Aris Prima Gunawan - Padang Ekspres - Editor : Elsy - 13 October 2017 12:40:44 WIB    Dibaca : 13 kali

 

Forwana Minta Tetap Sesuai Jadwal

Pemilihan Wali Nagari (Pilwana) Serentak di Padangpariaman yang direncanakan tahun 2017 dibatalkan. Sebab anggaran yang diajukan untuk pelaksanaan pilwana tak dikabulkan DPRD setempat. Hal itu menuai pro kontra di tengah masyarakat. 

Forum Wali Nagari (Forwana) Padangpariaman. Ketua Forwana Padangpariaman, Irkhaswandi mengatakan, pihaknya telah sepakat menolak dibatalkannya Pilwana Serentak tahun ini. Sebab, pembatalan itu menimbulkan permasalahan di nagari. Terlebih, sekarang sudah banyak calon wali nagari mempersiapkan berkas pendaftaran dan sosialisasi di tengah masyarakat.

“Ya, kami di forum sepakat menolak. Pembatalan ini sangat merugikan masyarakat,” ujar Irkhaswandi saat dihubungi Padang Ekspres kemarin.

Menurut Irkhaswandi, pembatalan Pilwana Serentak tersebut, bentuk pembohongan terhadap publik. Sebab, Peraturan Bupati (Perbup) terkait Pilwana Serentak sudah diterbitkan. Bahkan sosialisasi sudah dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagari (DPMN) Padangpariaman akhir September 2017.

“Perbup sudah ada. Jadwal juga sudah ada. Namun mendadak saja dibatalkan. Kami tentu kaget,” ujar Irkhaswandi yang kini menjabat Wali Nagari Gadur, Kecamatan Enamlingkung itu.

Irkhaswandi menjelaskan, sekarang masyarakat sudah banyak menanti nagarinya dipimpin oleh wali nagari definitif. Khususnya masyarakat di nagari hasil pemekaran. Sebab, nagari pemekaran yang baru dipimpin pejabat (Pj) wali nagari, sulit dalam mengambil kebijakan.

“Sudah setahun 43 nagari hasil pemekaran dipimpin Pj wali nagari. Ini tentu sangat memprihatinkan kalau Pilwana selalu diundur,” ujarnya.

Dia juga menjelaskan, apabila Pilwana Serentak dilakukan tahun 2018 awal, dapat mempersulit nagari dalam urusan penganggaran. Sebab, anggaran nagari baru dicairkan jelang pertengahan tahun. “Darimana pihak nagari mencari anggaran sosialisasi kalau Pilwana dilakukan Februari atau Maret. Sedangkan anggaran di nagari baru dikucurkan sekitar bulan Mei,” ucapnya.

Untuk itu, Irkhaswandi berharap, agar DPRD dan DPMN Padangpariaman berpikir lebih bijak. Katanya, legislatif harus memikirkan kepentingan masyarakat nagari dibandingkan kepentingan individualnya.

“Kami dapat kabar dari DPMN Padangpariaman. Namun belum secara resmi. Alasan mereka anggaran minim. Alasan yang tidak masuk akal bagi kami,” tandas Irkhaswandi. 

Menyikapi hal itu, Kepala Bidang Pemerintah Desa DPMN Padangpariaman, Heriza Syafani mengatakan, Pilwana Serentak diundur agar panitia dan nagari dapat lebih mematangkan persiapan menghadapi pilwana. “Kami sudah informasikan kepada sekretaris nagari via whatshap (telepon pribadi, red). Untuk informasi formal, kami sudah jadwalkan berkumpul dengan pihak nagari,” katanya.

Terpisah, Ketua Komisi 3 DPRD Padangpariaman, Happy Neldy mengakui pelaksanaan Pilwana Serentak memang diundur (batal tahun ini, red). Katanya, anggaran untuk Pilwana Serentak tidak dapat diterima legislatif, karena APBD Perubahan Padangpariaman defisit.

“Betul, rencananya diundur Februari 2018. Anggaran kita memang defisit, pasti teman-teman (pihak nagari, red) paham,” ujar politisi Partai Gerindra itu. 

Selain itu, imbuh Happy, masih terdapat beberapa perbaikan yang harus dilakukan dalam Perbup tentang Pilwana Serentak itu. Sebab pihaknya melihat dan menerima laporan, terdapat beberapa kesalahan. Salah satunya terkait masa jabatan pengurus Badan Musyawarah (Bamus) Nagari.

”Pengurus Bamus Nagari itu, setidaknya dilantik enam bulan sebelum Pilwana Serentak. Kami masih menemukan adanya Bamus yang dilantik baru sebulan lalu. Jadi kalau Pilwana dipaksakan sekarang, bisa menuai permasalahan nantinya,” tandas Happy. (*)

© 2014 Padek.co