Harian Pagi Padang Ekspres | Koran.Padek.co

Peserta Seleksi CPNS di Sumbar Panik


Wartawan : Tim Padang Ekspres - Editor : Elsy - 13 September 2017 13:03:59 WIB    Dibaca : 75 kali

 

Penerbitan Kartu Ujian Terkendala Jaringan

Peserta seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) kategori D III dan SMA sederajat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) Wilayah Sumbar, dibuat panik. Kendati sudah dinyatakan lulus verifikasi data, namun mereka belum mengantongi kartu pelaksanaan ujian. 

Berdasarkan informasi yang diperoleh Padang Ekspres, lebih dari seribu peserta lulus verifikasi data belum mendapat kartu ujian. Panitia beralasan terganjalnya penerbitan kartu untuk ikut ujian itu akibat jaringan mengalami gangguan. Peserta seleksi diminta menanti informasi penerbitan kartu sampai Senin (18/9) mendatang. 

“Kata panitia seleksi, kartu ujian kami tidak dapat dicetak karena ada gangguan jaringan,” ujar salah seorang peserta seleksi CPNS Kemenkum HAM kategori D III dan SMA sederajat yang enggan disebutkan namanya kepada Padang Ekspres di halaman Gedung KONI Sumbar, Jalan Rasuna Said Padang, kemarin (12/9).

Perkiraannya, lebih seribu peserta belum mendapat kartu ujian. “Banyak sekali yang tidak dapat kartu ujian itu. Kabarnya, lebih dari seribu peserta. Kami yang berkumpul di sini saja sudah mencapai 200 orang lebih,” ungkapnya.

Dia menilai, terjadi kejanggalan dalam penerbitan kartu ujian. Kendala jaringan dalam penerbitan kartu ujian itu berlangsung terputus-putus. Sehingga, dalam satu antrean peserta yang lulus verifikasi, selalu ada yang tidak mendapat kartu ujian. “Aneh gitu. Contohnya saya tidak dapat, peserta di belakang saya dapat. Ada juga yang tidak dapat, tetapi setelah menanyakan kembali kepada panitia ke dalam ruangan. Waktu keluar, dia sudah dapat kartu ujian,” ujar salah seorang peserta.

Dia mengaku sudah berulang kali menanyakan kepada panitia seleksi CPNS. Namun, hasilnya tetap nihil karena panitia masih beralasan ada gangguan jaringan. “Sampai pukul 17.30, Senin (11/9), kami menanti penerbitan kartu ujian itu. Namun, tidak juga bisa,” ungkap dia.

Penjelasan panitia, kata dia, peserta diminta mengurus penerbitan kartu ujian di Kantor Kemenkum HAM Sumbar. Kartu itu diterbitkan paling lambat, Senin (18/9). Sebelum itu, mereka diminta melihat informasi di website dan Facebook Kemenkum HAM Wilayah Sumbar mulai tanggal 12 September 2017.  ”Hingga sekarang belum ada informasi di website ataupun Facebook Kemenkum HAM Sumbar, terkait penerbitan kartu ujian kami ini,” keluh para peserta itu.

Belum adanya kejelasan terkait penerbitan kartu ini, membuat beberapa peserta panik. Terlebih, mereka yang berasal dari luar Padang. Pasalnya, mereka tidak memiliki bekal bertahan lama di Ibu Kota Sumbar ini. Untuk itu, mereka berharap panitia memberikan solusi dan kejelasan dengan cepat.

 ”Kalau pulang ke kampung, takutnya ketinggalan informasi dan terlambat mengurus kartu ujian ini. Kalau bertahan di Padang, bakal menyulitkan kami dari segi biaya. Pasalnya, kartu ujian belum pasti kapan bisa dicetak,” keluh mereka.

Kepala Kantor Kemenkum HAM Sumbar, Dwi Prasetyo Santoso mengakui website sempat bermasalah. Namun, pihaknya memfasilitasi informasi melalui media sosial yang ada. “Ya, tidak dipungkiri website memang menjadi masalah. Hal itu disebabkan banyaknya peserta CPNS se-Indonesia yang mengakses website tersebut dalam waktu bersamaan. Oleh sebab itu, kami berinisiatif menginformasifkan melalui media sosial terkait pelaksanaan CPNS ini,” ucapnya, kemarin (12/9).

Disebutkannya, jika ada peserta CPNS mengalami kesulitan, bisa langsung mendatangi Kantor Kemenkum HAM Sumbar, Jalan S.Parman Padang. Untuk persoalan percetakan kartu ujian, Kanwil sudah memfasilitas secara manual. “Kami tidak bisa berbuat banyak soal jaringan, namun kami tetap mengupayakan alternatif kemudahan. Silakan datang ke sini, dan nanti kami legalisir melalui petugas yang ada,” ucapnya.

Untuk ujian pertama Senin (11/9) lalu, tambah dia, sudah lulus 120 orang dari 1.500 peserta yang mengikuti. “Ya, hasilnya dapat diketahui langsung setelah ujian,” ujar dia. Untuk Kanwil Sumbar diterima CPNS  40 untuk tingkat sarjana dan 307 dari SMA sederajat. 

Jamin tak Ada Kecurangan

Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur menjamin pelaksaan tes CPNS tidak memberi celah untuk melakukan kecurangan maupun praktik percaloan. 

“Dengan sistem yang telah bersama-sama kita bangun, kemudian kita awasi, saya yakin sudah tidak ada celah lagi untuk melakukan kecurangan maupun adanya praktik percaloan,” kata Asman saat meninjau pelaksanaan SKD CPNS, di Kantor BKN Pusat, Jakarta, Selasa (12/9).

Asman mengungkapkan, dia telah meninjau pelaksanaan SKD di dua lokasi, yakni Denpasar dan Jakarta. Berdasar tinjauan langsung ke lapangan, dia menjamin tidak ada celah untuk berbuat curang karena telah menelusuri serta melihat proses demi proses yang dilalui para peserta. 

“Saya mengikuti dari proses awal, mulai peserta menunjukkan KTP-nya, kemudian petugas memverifikasi nomor ujian peserta. Setelah itu hasil yang dikerjakan para peserta pun dapat langsung dilihat secara real time. Tidak ada kesempatan berbuat curang,” ujar tokoh asal Pariaman itu.

CPNS GGD Capai 17 Ribu

Di sisi lain, animo masyarakat mengikuti program pengangkatan CPNS Guru Garis Depan (GGD) cukup besar. Sayangnya untuk rekrutmen periode 2016,  kuota yang disiapkan hanya 7.000 kursi. Kemendikbud berencana merekrut 17 ribu CPNS GGD untuk periode 2018 nanti.

Seluruh rangkaian rekrutmen CPNS GGD 2016 rampung kemarin (12/9). Ditutup dengan seremoni pelepasan yang diwakili 300 orang CPNS GGD oleh Mendikbud Muhadjir Effendy. Dalam arahannya dia berpesan supaya CPNS GGD betah di sekolah atau lokasi penempatan. “Tahun ini CPNS GGD tidak boleh mengajukan mutasi pindah kerja dalam 10 tahun pertama,” katanya.

Lizan, salah satu CPNS GGD yang bertugas di SMPN 2 Senpoti, Kabupaten Kayong Utara tidak mempermasalahkan klausul tidak boleh mutasi dalam 10 tahun pertama itu. “Itu sudah komitmen kami seluruh peserta GGD,” jelasnya. Guru bahasa Indonesia asal Kabupaten Sambas itu ingin ikut berkontribusi membangun bangsa Indonesia.

Plt Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud Hamid Muhammad menjelaskan, tahun lalu kuota GGD ditetapkan 7.000 kursi. Tetapi setelah proses seleksi, hanya terisi 6.296 orang. Sementara untuk GGD 2018 nanti, Hamid menuturkan, kajian Kemendikbud membutuhkan 17 ribu orang. “Ini belum angka final. Tetapi, sudah kita sampaikan ke Kementerian PAN-RB,” jelasnya.

Bagaimana respons Kementerian PAN-RB? Hamid menuturkan selama itu benar-benar hasil analisis kebutuhan, Kementerian PAN-RB memberikan lampu hijau. Tetapi keputusan finalnya nanti ada di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) selaku bendahara negara.
Ada beberapa perubahan rekrutmen GDD tahun depan. Di antaranya, dibuka kesempatan bagi guru-guru yang sudah mengajar atau honorer. Catatannya, harus memenuhi kualifikasi sebagai guru. Yakni, memiliki ijazah minimal sarjana (S-1). 

Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi mendukung kebijakan Kemendikbud membuka seleksi CPNS GGD untuk tenaga honorer. Sebab menurut dia, guru honorer lebih berpengalaman dalam mengajar. “Intinya jangan sampai ditutup kesempatan para tenaga honorer itu untuk cari CPNS,” jelasnya. (*)

© 2014 Padek.co