Harian Pagi Padang Ekspres | Koran.Padek.co

BPJS Tanggung Layanan NICU dan PICU


Wartawan : JPNN - Editor : Elsy - 13 September 2017 13:03:20 WIB    Dibaca : 97 kali

 

Sanksi Pemutuskan Mitra Bagi RS Nakal

Bagi rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, tidak ada alasan untuk menolak pasien. Termasuk yang membutuhkan perawatan di ruang ICU, NICU, maupun PICU. Sanksi berupa pemutusan kerja sama mitra BPJS Kesehatan bagi rumah sakit yang nakal.

Direktur Hukum, Komunikasi, dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan Bayu Wahyudi mengungkapkan, ada aturan tegas rumah sakit harus mendahulukan pelayanan pada pasien dalam keadaan gawat darurat yang mengancam nyawa atau kecacatan. 
Dalam kasus Debora misalnya, yang terdaftar sebagai peserta bukan penerima upah (PBPU) mandiri itu semua klaim biaya bisa diajukan ke BPJS Kesehatan. Meskipun Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres, Jakarta Barat itu belum berkerja sama dengan BPJS Kesehatan.

“Kalau terjadi kesenjangan, belum ditangani secara benar, dia masih belum stabil tapi buru-buru sudah mau dirujuk, karena indikasi uang semata itu kurang bijaksana dan kurang tepat,” ujar Bayu saat ditemui di kantornya Cempaka Putih, kemarin (12/9).

Bayu mengungkapkan, perawatan di NICU dan PICU selama pasien dalam kondisi gawat darurat juga akan ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Dalam klausul Indonesia Case Base Groups (Ina-CBGs) itu satu paket perawatan untuk pasien. “BPJS menanggung mau di ICU, di PICU, mau apa pokoknya (ditanggung, red),” tegas dia.

Dia menuturkan, BPJS Kesehatan tidak bisa berbuat banyak untuk menindak rumah sakit tersebut. Sebab, belum tercatat sebagai mitra. “Kalau rumah sakit yang bekerja sama baru kita melakukan assesment. Kalau tidak melaksanakan fungsinya bisa kita tinjau kembali (sanksi) sampai peringatan, sampai pemutusan,” ungkap dia.

Bayu juga belum mengetahui detail rencana pengajuan kerja sama RS Mitra Keluarga dengan BPJS Kesehatan. Sebab, saat ini pengajuan kemitraan itu menggunakan sistem aplikasi Health Facilities Information System (Hafis) BPJS Kesehatan. 

Untuk bekerja sama dengan BPJS itu ada tahap penilaian atau assesment yang melibatkan dinas kesehatan setempat, asosiasi profesi, serta asosiasi penyedia fasilisitas klinik. “Kalau penuhi syarat baru dinilai,” tambah mantan direktur RSUP Dr Hasan Sadikin Bandung itu.

Koordinator Advokasi BPJS Wacth Timboel Siregar mengatakan, sejatinya sudah ada lembaga yang bertugas untuk mengawasi rumah sakit. Yakni, Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS). Badan ini dibentuk dengan rujukan UU 44/2019 tentang Rumah Sakit dan PP 49/2013 tentang BPRS. “Tetapi, sayangnya badan ini tidak terlihat perannya,” katanya. 

Dia berharap BPRS bisa menjadi kontrol untuk menindak layanan buruk rumah sakit. Dia berharap badan ini bisa bekerja maksimal mengawasi kinerja rumah sakit.

Anggota BPRS Daeng Mohammad Faqih mengelak jika BPRS disebut tidak menjalankan tugasnya sebagai pegawasan rumah sakit dengan baik. Dia menegaskan, kinerja BPRS itu ada batasannya. “Dalam mengawasi kinerja RS, kita sudah ada kaplingannya,” kata pimpinan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) itu.

Dia menegaskan bahwa tidak berwenangan menangani masalah-masalah teknis medis di rumah sakit. Seperti masalah penerapan SOP, tindakan medis, obat-obatan, dan keuangan. Untuk tindakan medis oleh dokter, sudah menjadi kewenangan IDI.

Selebihnya kewenangan BPRS adalah pembinaan dan pengawasan (binwas). Di antaranya binwas pemenuhan hak-hak pasien, etika profesi di rumah sakit, dan menerima pengaduan masyarakat. Banyak sekali kasus pengaduan masyarakat yang masuk ke BPRS diakhiri dengan mediasi. “Kita memang banyak mendorong upaya mediasi,” jelasnya.

Meskipun begitu bukan berarti jika ada keselahan di sebuah rumah sakit mereka diam saja. BPRS berhak mengeluarkan rekomendasi sanksi kepada pemilik rumah sakit. Misalnya kepada Kemenkes untuk RS pusat dan gubernur, bupati, atau wali kota bagi rumah sakit daerah. Bahkan juga ke pengelola atau yayasan untuk RS swasta.    

Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PKB Nihayatul Wafiroh menyampaikan kritik kepada Menteri Kesehatan, yang dinilai lamban merespons kasus Debora. Tidak hanya di kasus Debora, Ninik menilai, Menkes acap kali terlambat dalam merespons kasus yang berkembang di masyarakat.

“Di kasus rubella, juga lambat sekali. Kalau dicek di website Kementerian Kesehatan isinya cuma kegiatan-kegiatan, tidak ada jawaban merespons persoalan lapangan,” kata Ninik di gedung parlemen.

Menurut Ninik, kasus Debora hanyalah sebagian kecil dari banyaknya kasus yang diadukan ke Komisi IX. Karena itulah, Komisi IX berencana untuk membuat panitia kerja (panja) terkait kasus seperti Debora, demi menggali informasi yang lebih komperehansif. “Kami ingin mengkaji, apa sebenarnya yang terjadi. Apakah terlalu gampang memberikan izin ke RS, sehingga RS itu tidak care lagi dalam persoalan kemanusiaan,” ujarnya.

Secara pribadi, Ninik menilai bahwa kasus Debora harus mendapatkan sanksi dari sisi RS-nya. Dalam hal ini, Ninik mendorong agar izin RS Mitra Keluarga Jakarta Barat dicabut sementara, untuk kemudian Komisi IX ataupun pemerintah melakukan investigasi.
“Seperti di jalan raya, kita melanggar kan ditangkap dulu baru investigasi. Nah ini, setelah investigasi kita bisa lihat RS ini bisa dibuka lagi atau tidak? Membahayakan pasien atau tidak?” kata Ninik.

Kasus Debora, lanjut Ninik, hanyalah pintu masuk untuk mencari data-data terkait penolakan RS terhadap pasien yang kurang mampu. Bisa jadi, kasus yang sama lebih banyak terjadi di daerah. “Ini kasus terjadi di pusat, bagaimana dengan Kalimantan, Maluku, Ambon, pasti banyak sekali,” tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo telah memerintahkan Sekjen dan Dirjen Kemendagri membuat surat kepada kepala daerah, baik bupati, wali kota, dan gubernur. “Untuk pemda (pemerintah daerah) memonitor, memberikan penyuluhan kepada rumah sakit swasta khususnya untuk tidak menolak pasien yang memerlukan emergency,” ujarnya melalui pesan singkat kepada wartawan, Minggu (10/9).

Pihak RSUD dan RS swasta, katanya wajib memberikan pengobatan kepada warganya. “Rumah sakit yang hanya berpikir uang-uang, harus diberi sanksi sosial oleh masyarakat dan pers. Sanksi sosial RS tersebut paling tepat, jangan berobat ke RS yang tidak manusiawi,” tegasnya politikus PDIP itu. 

Dengan begitu, katanya menjadi efek jera bagi rumah sakit tersebut dan lainnya yang tidak mengutamakan pertolongan terhadap pasien. Terutama peserta BPJS. “Mari kita cegah jangan sampai muncul kembali Debora, Debora lain. Bayi yang dalam keadaan gawat darurat tapi rumah sakit tidak mau memproses atau memberikan pengobatan,” tegas Tjahjo. (*) 

© 2014 Padek.co