Harian Pagi Padang Ekspres | Koran.Padek.co

Prosedur Pengajuan Subsidi Listrik bagi Warga Miskin


Wartawan : Novitri Silvia - Padang Ekspres - Editor : Elsy - 13 September 2017 12:44:04 WIB    Dibaca : 90 kali

 

Belum Semua Kelurahan Tahu

Kebijakan pemerintah mencabut subsidi listrik untuk pelanggan 900 Volt Ampere (VA) sejak Januari lalu memberatkan beban masyarakat. Khususnya masyarakat ekonomi menengah ke bawah yang telanjur menggunakan listrik 900 VA. 

Namun, seiring kebijakan tersebut pemerintah juga menawarkan solusi. Sebagaimana diberitakan Padang Ekspres  Mei lalu, Deputi Manager Hukum dan Humas PLN Sumbar, Remialis mengatakan, apabila ada masyarakat ekonomi menengah ke bawah ikut mengalami pencabutan subsidi, dapat melapor ke kelurahan atau kecamatan masing-masing.

“Bisa isi formulir di sana, lalu laporan akan diteruskan kepada tim dari Kementerian Sosial. Setelah evaluasi tim akan melapor ke PLN. Nanti akan dilakukan penggantian data,” tuturnya.

Sayangnya, tidak semua petugas kelurahan mengetahui adanya kebijakan tersebut. Misalnya di Kelurahan Rimbokaluang, Kecamatan Padang Barat. Sekretaris Lurah setempat, Syafardi Z mengaku tidak mengetahui adanya program tersebut. Ia mengatakan, belum ada petugas dari kecamatan maupun PLN yang memberikan info tersebut. Meski begitu, ia mengaku pernah mendengar namun belum melihat langsung bentuk maupun cara pengisian formulir tersebut.

Menurut Syafardi, jika ada bantuan ataupun imbauan yang menyangkut kepentingan warga akan disampaikan petugas kecamatan. Tetapi hingga saat ini ia belum menerima info tersebut.

“Petugas kelurahan hanya bersifat menunggu informasi dari PLN atau pihak kecamatan. Jadi kami tidak mengetahui mengenai formulir itu. Kalaupun ada akan sangat baik bagi warga karena bisa membantu warga yang tidak mampu dalam pembayaran tagihan listrik,” ungkapnya kepada Padang Ekspres Senin (11/9).

Senada diungkapkan Sekretaris Kelurahan Kampung Jao, Yulia Dewi. Dia mengaku belum mendapat informasi mengenai formulir subsidi listrik tersebut.

Meskipun demikian, katanya, bulan lalu ada warganya yang datang minta dibuatkan surat keterangan untuk mengurus subsidi listrik. Tetapi petugas dari kelurahan tidak mengetahui adanya formulir maupun surat yang keterangan tersebut dan tidak dapat memberikannya.

“Dulu ada petugas dari PLN yang datang mensurvei keadaan listrik di kantor kami. Mereka pernah bilang mengenai hal tersebut tapi tidak memberikan info yang jelas dan tidak pernah ada imbauan atau edukasi mengenai hal itu dari PLN. Harusnya ada sosialisasi ke kelurahan agar petugas kelurahan dapat menginformasikan kepada warga mengenai subsidi itu. Dan warga juga paham apa saja syarat untuk mengurus subsidi itu,” ungkapnya ditemui saat jam istirahat.

Berbeda terlihat di kantor Kelurahan Gunungpangilun. Ketika Padang Ekspres menyambangi kantor tersebut Senin (11/9) siang tampak seorang lansia berusia 73 tahun tengah mengisi formulir subsidi rumah tangga (FSRT). Wanita bernama Yurniar Hasim, merupakan warga Kelurahan Gunungpangilun yang mengaku kesulitan membayar tagihan listrik di rumahnya yang naik menjadi dua kali lipat. 

Ia mengetahui adanya FSRT tersebut berdasarkan informasi dari petugas kelurahan sehingga dianjurkan untuk mengajukan permohonan subsidi.

Sekretaris Lurah Gunungpangilun, Gusnita Sukmawanti menjelaskan, prosedur pengajuan subsidi tersebut, pertama warga dapat meminta dan mengisi FSRT di kelurahan masing-masing. Kedua, FSRT yang telah diisi harus disertai dengan fotokopi KTP, kartu keluarga, struk bukti pembayaran listrik dan surat keterangan dari kelurahan mengenai kebenaran data yang diketahui oleh petugas kelurahan atau lurah.

Berkas maupun data yang telah diisi itu diantarkan langsung oleh warga ke petugas entri data yang ada di kecamatan. Ketiga, petugas entri akan meng-input data ke pusat. Terakhir PLN akan menerima data warga yang berhak menerima subsidi berdasarkan rekomendasi dari pusat.

Menurutnya, semenjak adanya edukasi dari PLN mengenai pengajuan FSRT pada Agustus lalu hanya 10 warga saja yang baru mengajukan permohonan itu. Namun belum ada data warga yang menerima subsidi listrik tersebut. “Kalau ada warga kita yang menerima subsidi itu akan ada laporan dari kecamatan dan dapat dilihat dari bukti struk listrik warga nantinya,” terangnya.

Ia juga membeberkan, kategori 900 VA dibagi menjadi dua. Pertama diberi kode R1M yang artinya warga tersebut bukan menerima subsidi atau dianggap mampu. Dan kode R1PA, yakni warga yang berhak menerima subsidi. Kode tersebut dapat dilihat dari struk pembayaran listrik.

Lurah Gunungpangilun, Andi Amir juga menyampaikan, pemberitahuan FSRT itu berdasarkan hasil survei dari kelurahan masing-masing. Sehingga diketahui warga yang berhak menerima bantuan tersebut. “Petugas kelurahan mensurvei warga yang tidak mampu atau mengeluh karena tagihan listrik yang mahal. Kelurahan akan mengarahkan dan membantu warga dalam pengurusan dan pengisian formulir tersebut,” ungkapnya.

Kasi Sosial Kecamatan Padang Utara, Arnita yang juga penanggung jawab entri data subsidi listrik di kecamatan itu mengutarakan, petugas entri hanya bertindak sebagai peng-input data. Memasukan semua data melalui aplikasi langsung ke kantor pusat. Ia juga menegaskan, semua urusan tersebut tidak dipungut biaya apapun dan dilakukan setiap hari kerja. 

“Kami tidak membatasi berapa pun jumlah warga yang ingin mengajukan formulir subsidi. Karena yang berhak menentukan layak atau tidaknya penerima subsidi adalah wewenang dari pusat dan kami hanya bertugas memasukkan data ke komputer saja,” tuturnya.

Terpisah, Humas PLN wilayah Sumbar, Remialis membeberkan, sasaran utama subsidi itu adalah warga kurang mampu. Ia juga mengatakan, adanya pembagian kategori daya listrik 900 VA disebut sebagai bantuan subsidi dan nonsubsidi. “PLN hanya menyebutkan pembagian tersebut sebagai nonsubsidi dan subsidi tidak ada istilah lain,” jelasnya.

Remialis mengatakan, jika ada petugas kelurahan yang tidak mengetahui program subsidi tersebut bukan tanggung jawab dari PLN. “Karena terkait masalah regulasi tarif (subsidi, red) adalah tanggung jawab Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). PLN hanya sebagai operator yang menjalankan tugas berdasarkan prosedur yang sudah ditentukan,” ujarnya.

Ia mengatakan, pihak kelurahan bisa mengakes informasi mengenai subsidi di website subsidi.djk.esdm.go.id. “Soal kuota penerima subsidi, PLN tidak pernah menetapkan jumlahnya. Selama ada pengajuan atau data dari pusat, PLN akan dilayani,” ujarnya ketika dihubungi via telepon. (*)

© 2014 Padek.co