Harian Pagi Padang Ekspres | Koran.Padek.co

Menyorot Proses Perizinan PIRT di DKK Padang


Wartawan : Frikel Adila Mender - Padang Ekspres - Editor : Elsy - 13 September 2017 12:35:37 WIB    Dibaca : 35 kali

 

Dalam Setahun hanya 120 Orang Diberi Penyuluhan Proses perizinan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) dari Dinas Kesehatan Kota (DKK) Padang diklaim membutuhkan waktu yang lama. Padahal perizinan PIRT ini dibutuhkan masyarakat yang memiliki usaha terkait.

Langkah-langkah perizinan PIRT tersebut dimulai dari pendaftaran, kemudian penyuluhan dan setelah itu peninjauan ke lapangan oleh Dinas Kesehatan.

Seperti dikatakan Muhammad Aditya, 26, pengusaha roti di Indarung. Dia mengaku tidak bisa mendapatkan izin PIRT dengan cepat. Padahal dia membutuhkan izin tersebut sebagai syarat pengurusan label halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan izin BPPOM.

“Untuk mendapatkan label jaminan usaha ini, saya membutuhkan perizinan PIRT dari Dinas Kesehatan. Namun dijadwalkan untuk mengikuti penyuluhan tahun depan. Padahal saya butuh izin tersebut dalam tahun ini, agar usaha roti ini bisa mendapatkan label halal dari MUI dan BPPOM,” katanya kepada Padang Ekspres, kemarin (12/9).

Dia menginginkan Dinas Kesehatan memberikan solusi dan tidak harus menunggu tahun hingga tahun depan, karena usahanya sudah dimulai. “Kalau begitu sama saja dengan mempersulit saya untuk mempromosikan usaha yang saya rintis ke level yang lebih profesional, sedangkan PIRT ini dibutuhkan semua pengusaha yang baru merintis usahanya,” tambahnya.

Begitu juga dengan Annisa Alfathonah, 32, pengusaha kue kering yang usahanya sudah dirintis sejak dua tahun lalu. Dia juga mengatakan sampai saat ini belum bisa mengikuti penyuluhan dari Dinas Kesehatan sebagai salah syarat untuk mendapatkan izin tersebut.

“Saya sudah mendaftar sebelum bulan puasa lalu. Namun waktu itu pihak Dinas Kesehatan menyebut kalau kuota untuk tahun ini sudah habis dan mengatakan bahwa saya bisa mengikuti penyuluhan tahun 2018,” katanya.

Namun dia mengaku telah memulai usahanya berdasarkan standar usaha yang dianjurkan oleh BPPOM dan Dinas Kesehatan. Dia perlu izin tersebut agar produk yang ditawarkan mendapat kepercayaan dari masyarakat sehingga pangsa pasarnya bisa berkembang lebih cepat.

Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang, Feri Mulyani menyebut, dalam satu tahun anggaran, yang berhak mengikuti penyuluhan untuk mendapatkan izin PIRT hanya 120 orang, yang kemudian dibagi 40 orang setiap kali penyuluhan. Penyuluhan tersebut dilakukan empat kali dalam setahun.

“Tahun ini, berdasarkan anggaran, hanya bisa mematok 120 orang pendaftar untuk diberikan penyuluhan bagaimana mengelola usaha makanan dan minuman berdasarkan standar baku. Setelah itu baru dilakukan peninjauan lapangan apakah usaha tersebut layak atau tidaknya diberi izin,” jelasnya.

Ia menambahkan, saat ini ada 300 orang yang mengajukan perizinan. “Namun berdasarkan anggaran, kita hanya bisa menerima 120 orang tahun ini. Tidak mungkin jika harus meminta biaya dari mereka, karena itu prosedurnya. Siapa yang yang mendaftar duluan itulah yang bisa kita uji kelayakan usahanya,” tukasnya. (*)

© 2014 Padek.co