Harian Pagi Padang Ekspres | Koran.Padek.co

PDAM Harus Bikin Aturan Sendiri


Wartawan : Rudi Effendi - Padang Ekspres - Editor : Elsy - 13 September 2017 12:34:55 WIB    Dibaca : 37 kali

 

Dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Aparatur pemerintah maupun perusahaan daerah tak perlu takut terjerat hukum dalam melaksanakan kegiatan sepanjang mengacu kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Begitupun dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Padang. 

Manajemen PDAM, mulai dari direksi hingga staf pelaksana, tidak perlu takut dan ragu-ragu dalam melaksanakan kegiatan, khusus terkait pengadaan barang dan jasa, serta kegiatan pembangunan lainnya di lingkungan PDAM, sejauh seluruh kegiatan dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dan peraturan perundang-undangan. 

“Namun jika kegiatan tidak sesuai dengan SOP, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka akan berlaku sistem administrasi dan hukum keuangan negara serta undang-undang tipikor (tindak pidana korupsi, red),” kata Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Padang, Fauzan, yang juga ketua Tim Pengawal, Pengaman, Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kota Padang dalam acara sosialisasi hukum di Kantor PDAM Padang kemarin. Sosialisasi diikuti direksi dan pejabat struktural PDAM Padang.

Dikatakan Fauzan, dibentuknya TP4D yang ketuai oleh kejari, bertujuan untuk melakukan pendampingan kepada setiap SKPD, agar dalam kegiatan pengadaan atau pembangunan tidak terjadi kesalahan atau penyimpangan hukum yang bisa berdampak pada kerugian keuangan negara atau daerah.

Untuk PDAM sendiri, menurut Fauzan, bisa meminta TP4D, melakukan pendampingan hukum, sebagaimana dilakukan SKPD, meski PDAM merupakan perusahaan. “Sebab kegiatan PDAM termasuk pada lingkup pembangunan infrastruktur dan pelayanan pada masyarakat,” ujarnya. 

Karena PDAM berbentuk perusahaan, sebut Fauzan, maka PDAM harus membuat peraturan perusahaan sendiri dalam pengadaan barang dan jasa yang akan menjadi pedoman hukum. “Peraturan tersebut dapat mengacu kepada Perpres dan surat Meneg BUMN, dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip transparan, efektif, efisien, persaingan terbuka, dan tidak menyebabkan ada kerugian keuangan negara/daerah, perusahaan dan kepentingan umum,” ujarnya.

Sementara, Pelaksana Tugas (Plt) Dirut PDAM Padang, Edwar menyambut baik sosialisasi ini  untuk meningkatkan pemahaman hukum dan pencerahan bagi jajaran PDAM Padang. “Kegiatan ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pelayanan sehingga karyawan PDAM terhindar dari persoalan hukum,” ujarnya. (*)

© 2014 Padek.co