Harian Pagi Padang Ekspres | Koran.Padek.co

2019, Tiga Daerah Lepas dari Ketertinggalan


Wartawan : Riki Candra - Padang Ekspres - Editor : Elsy - 12 August 2017 11:57:06 WIB    Dibaca : 88 kali

 

Mentawai masih Perlu Kerja Keras 

Lepas landas dari ketertinggalan masih perlu kerja keras. Tahun ini, 50 daerah di Indonesia ditargetkan keluar dari status daerah tertinggal. Tiga di antaranya berada di Sumbar. Namun, Kabupaten Kepulauan Mentawai, dikhawatirkan belum bisa lepas hingga akhir 2017. Pasalnya, posisi Mentawai masih berada di angka 70 dari 122 daerah tertinggal.

Kondisi ini dipaparkan Kepala Bagian Hukum Organisasi dan Tatalaksana Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendes , Conrita Ermanto di hadapan Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pembangunan Kabupaten Daerah Tertinggal di Auditorium Gubernuran, kemarin (11/8). Kegiatan tersebut juga dihadiri tiga bupati daerah tertinggal. Masing-masing, Kabupaten Pasaman Barat ( Pasbar) , Solok Selatan (Solsel), dan Mentawai.

Sedangkan Kabupaten Pasbar, lanjut Conrita, berada di posisi ke-33, disusul Kabupaten Solsel di urutan ke-35. “Untuk mengejar ketertinggalan ini, Pemkab Mentawai perlu melakukan percepatan pembangunan dengan memanfaatkan dana desa. Sebab posisinya masih jauh dan daerah lain juga saling mengejar agar masuk dalam 50 daerah ditenggat keluar dari status tertinggal tahun 2017,” kata Conrita.

Bupati Solsel, Muzni Zakaria mengatakan, semua sektor hampir membutuhkan anggaran besar untuk penyempurnaan pembangunan di Solsel. Bidang pendidikan misalnya, sampai hari ini, angka partisipasi sekolah masih cukup rendah, terutama untuk tingkat SMA. 

Pendistribusian guru juga belum maksimal dan masih banyak sekolah kekurangan guru. ”Peningkatan sarana dan prasarana dan meratakan pendistribusian guru adalah hal yang perlu dilakukan di Solsel saat ini,” jelas Muzni.

Masalah kemiskinan, Kabupaten Solsel berada di angka 7,35 persen. Namun, dari sekian banyak persoalan pembangunan, masalah jalan menjadi polemik utama. Bahkan, masih banyak kawasan yang terisolasi dan belum terjamah akses jalan. Paling tidak, baru 0,80 persen jalan di Solsel yang memiliki trotoar dan drainase. Sehingga, saat musim hujan, potensi banjir tidak dapat dihindari.

“Rusak berat hampir di seluruh ruas jalan nasional. Belum lagi di jalan Abaisangir-Sungaidareh, masih ada  empat jembatan kayu. Pokoknya, komplitlah masalah di Solsel,” terang Muzni.

Masalah kemiskinan masih menjadi persoalan mendasar di Kabupaten Pasbar. Setidaknya, hingga tahun 2017, angka kemiskinan mencapai 7,93 persen. Selain itu, Bupati Pasbar, Syahiran dalam paparannya mengatakan, faktor penyebab daerahnya masih berada dalam kategori tertinggal adalah soal akses transportasi.

Ia mengaku, Pemkab Pasbar telah memprioritaskan pembangunan jalan dan jembatan. Namun, masih terkendala beberapa persoalan. Di antaranya, pembangunan dua unit jembatan dengan bentang yang besar dengan status lahan  hak guna usaha (HGU) perusahaan. Sehingga, diperlukan kajian serius terlebih dulu dalam rencana pembukaan akses jalan tersebut. ”Itu yang menjadi kendala daerah Mandiangin dan Sikabau belum dapat dilakukan pembukaan akses jalan,” terang Syahiran.

Selain itu, Pemkab Pasbar juga memohon bantuan pendanaan dari Pemprov Sumbar maupun anggaran pendapatan belanja negara (APBN) untuk pembangunan dua unit jembatan. Pertama, jembatan Batangmasang di Nagari Katiagan, Kecamatan Kinali, yang panjangnya mencapai 120 meter. Kemudian, jembatan Batang Sikilang, di Kecamatan Suangaiaur dengan panjang yang sama.

Untuk mengentaskan jorong-jorong dari akses ketertinggalan, lanjut Syahiran, perlu pembangunan 20 ruas dan 17 jembatan. “Kalau kami bangun dengan APBD sangat tidak mungkin pak Gubernur. Makanya, harus dibantu dengan dana dana Provinsi atau Pusat,” terang Bupati dua periode itu.

Parah lagi kondisi Kabupaten Kepulauan Mentawai. Angka kemiskinan di Kabupaten ini mencapai 12,25 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan Pasbar dan Solsel. “Sebanyak 29 dari 43 desa di Mentawai masih tertinggal dan sulit dijangkau karena minimnya akses transportasi,” kata Bupati Kepulauan Mentawai, Yudas Sabagalet.

Bupati berharap, minimya infrastruktur untuk menunjang kawasan, seperti akses transportasi tersebut dapat menjadi perhatian serius Pemprov Sumbar. Sehingga, Mentawai segera lepas dari ketertinggalan.

Di sisi lain, meski masih dililit persoalan infrastruktur, kemiskinan, dan sebagainya, rangking daerah tertinggal yang dirilis pihak Kemendes cukup membuat Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit bangga. Setidaknya, sudah terlihat geliat dan semangat ketiga daerah di Sumbar yang masih tertinggal. “Jika ditargetkan 80 daerah keluar dari kategori tertinggal, maka ketiga daerah kita sudah lepas,” kata Wagub Sumbar.

Hanya saja, posisi Mentawai yang berada di angka ke-70 yang membuat Pemprov sedikit khawatir. Namun, saat ini masih evaluasi pertengahan, dan evaluasi terakhirnya nanti tahun 2018.

Di samping itu, untuk mengejar status keluar dari ketertinggalan ini, perlu kerja sama semua pihak. Baik daerah maupun Provinsi. “Masih ada rentang waktu untuk memacu pembangunan dan pembenahan yang menjadi indikator tertinggal. Kami tetap optimis, tiga daerah itu lepas tahun 2019 mendatang,” beber mantan Bupati Pessel itu. (*)

© 2014 Padek.co