Harian Pagi Padang Ekspres | Koran.Padek.co

105 Dokter-Bidan Dilarang Pindah


Wartawan : Fajar Rilah Vesky - Padang Ekspres - Editor : Elsy - 17 July 2017 11:44:35 WIB    Dibaca : 81 kali

 

Satu Orang Gagal Diangkat jadi CPNS

Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota melarang 105 dokter dan bidan yang baru saja diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), mengajukan surat pindah tugas dalam rentang lima tahun sejak mereka diangkat. Ini dilakukan untuk mencegah kekurangan tenaga medis yang ditempatkan pihak puskesmas di nagari-nagari.

”Pemerintah Jokowi-JK melalui KemenPAN-RB yang membuat nota kesepahaman dengan Kemenkes dan Pemkab Limapuluh Kota, sudah mengangkat 2 dokter dan 103 bidan sebagai CPNS. Mereka yang berjumlah 105 orang ini tidak diperbolehkan pindah dari fasilitas kesehatan pertama atau puskesmas tempat bertugas, minimal lima tahun sejak diangkat menjadi CPNS,” kata Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Limapuluh Kota Aneta Budi Putra, Minggu siang (16/7).

Budi menyebut, sebanyak 105 dokter dan bidan yang dilarang pindah tugas tersebut sudah menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan sebagai CPNS dari KemenPAN-RB. SK tersebut diserahkan Bupati Limapuluh Kota di aula kantor Dinas Kesehatan, persisnya di kompleks eks kantor Bupati, Kamis lalu (13/7).

Sebelum menerima SK pengangkatan sebagai CPNS dari Bupati Irfendi Arbi, para dokter dan bidang ini resah bukan kepalang. Mereka khawatir, janji pemerintah mengangkat tenaga kesehatan sebagai aparatur sipil negara hanya isapan jempol belaka. “Alhamdulillah, kami pikir tak akan diangkat lagi sebagai CPNS. Sebab, sudah cukup lami kami menunggu dan pemerintah sejak 2011 lalu melakukan moratorium pengangkatan CPNS,” kata bidan Rika yang kebagian SK pengangkatan sebagai CPNS.

Diakui Budi, proses pengangkatan CPNS tenaga kesehatan ini memang memakan waktu. Selain, ada MoU antara KemenPAN-RB dengan Pemkab Limapuluh Kota dan Kemenkes, proses yang dilalui berikutnya memang terbilang panjang. Sebenarnya, ada 106 orang yang diusulkan Pemkab sebagai CPNS. Namun, berdasarkan pemeriksaan berkas oleh BKN Regional, baru 105 orang yang ditetapkan nomor induk pegawainya.

”Sedangkan satu orang lainnya belum keluar NIP-nya karena terdapat kekurangan kelengkapan berkas. Sehingga, penetapannya masih menunggu keputusan hasil koordinasi antara BKN regional dengan BKN Pusat Jakarta,” jelas Aneta Budi.

Di sisi lain, Bupati Irfendi Arbi yang dihubungi wartawan selepas menghadiri peresmian gedung kampus UNP oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla di Padang, berharap kepada 105 tenaga kesehatan yang sudah diangkat sebagai CPNS agar bersyukur kepada Allah. Rasa syukur itu mesti diperlihatkan dengan rajin-rajin turun ke lapangan dan melayani masyarakat.

”Cemooh ataupun cibiran yang datang, janganlah dihiraukan benar. Teruslah menghadirkan negara ke tengah masyarakat dengan rajin turun ke lapangan. Lihat dan uruslah masyarakat kita yang membutuh layanan ataupun jaminan kesehatan. Jangan sampai terjadi, tenaga kesehatan yang bertugas di puskesmas, tidak tahu dengan warga yang menderita kasus-kasus kesehatan yang mencolok,” pesan Irfendi.

Melihat pengangkatan 105 tenaga kesehatan ini sebagai CPNS diselenggarakan khusus untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan, Irfendi berharap, para dokter dan bidan itu bekerja memperhatikan kode etik dan tanggung jawab sosial. ”Negara menuntut komitmen dan tanggung jawab moral dari seluruh dokter dan dan bidan yang diangkat, agar tampil menjadi aparatur yang profesional, beretika dan bebas dari praktik korupsi,” ujar Irfendi.

Paling penting, para CPNS baru ini diharapkan kualitas kerja dan loyalitas, serta disiplin sesuai aturan berlaku. ”Ingat, pengangkatan sebagai CPNS merupakan masa percobaan. Masih ada tahapan-tahapan selanjutnya yang harus dilewati dalam meniti karier, seperti pengangkatan sebagai PNS, pengangkatan dalam jabatan fungsional, kenaikan pangkat dan jenjang jabatan. Lalui semua itu dengan ikhlas,” ulas Irfendi. (*)

© 2014 Padek.co