Sistem Whistleblowing Mendesak di Daerah


Wartawan : JPNN - Editor : Riyon - 19 June 2017 11:43:42 WIB    Dibaca : 111 kali

 

Pemberian uang suap berkedok tunjangan hari raya (THR) yang masih subur di daerah ditengarai akibat buruknya sistem pencegahan korupsi. Penyelenggara negara di daerah tingkat I dan II mesti segera memperbaiki sistem tersebut. Setidaknya, dengan berkomitmen membentuk mekanisme pelaporan (whistleblowing system) yang akuntabel. 

Sejauh ini, belum banyak daerah yang menerapkan sistem good governance tersebut. Sehingga, wajar bila masih banyak celah bagi eksekutif, legislatif serta penegak hukum (yudikatif) untuk melanggengkan praktik korupsi transaksional. ”Whistleblowing system bisa dibentuk di masing-masing daerah,” kata peneliti Indonesia Legal Roundtable Erwin Natosmal Oemar, kemarin (18/6). 

Perbaikan sistem pencegahan korupsi di daerah mendesak dilakukan seiring terbongkarnya 3 kasus dugaan suap di Surabaya, Bengkulu dan Kota Mojokerto yang menyeret pihak eksekutif, legislatif dan yudikatif. Modus pemberian uang suap dalam 3 kasus yang diungkap lewat operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu terbilang mirip. 


Silahkan Login Untuk Lanjut Membaca

Username/ Email
Password
© 2014 Padek.co