Harian Pagi Padang Ekspres | Koran.Padek.co

Panitia Adhoc Diprediksi Bertambah


Wartawan : Arzil - Padang Ekspres - Editor : Riyon - 19 May 2017 11:28:15 WIB    Dibaca : 142 kali

 

Suket masih Berlaku untuk Pilkada 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang meyakini jumlah panitia Adhoc seperti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), serta Kelompon Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), bertambah pada Pilkada 2018 Kota Padang.

Bakal bertambahnya panitia Adhoc itu disampaikan anggota KPU Padang, Candra Eka Putra dan Riki Eka Putra kepada Padang Ekspres terpisah di Padang kemarin.

“Kalau pedoman pada pilgub kemarin ada 55 anggota PPK, 312 anggota PPS dan 11.144  orang KPPS yang tersebar di 1,592 TPS. Tapi apabila Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) dari Kemendagri bertambah, maka jumlah panitia Adhoc itu bisa bertambah,” ujar Candra.

Dalam aturan yang ada, jumlah PPK itu hanya 5 anggota per kecamatan, lalu PPS tiga orang per kelurahan, dan jumlah KPPS tujuh orang per TPS.

Namun Candra mengaku belum tahu pasti berapa estimasi penambahan anggota Adhoc itu, terlebih untuk tingkat KPPS karena hingga saat ini dia belum dapat kepastian jumlah warga Kota Padang saat ini. Makanya saya belum bisa memastikan, namun kami dari KPU untuk sementara masih berpatokan pada jumlah 1,529 TPS itu. 

Kemudian menyinggung soal pemilih yang memakai surat keterangan (suket), menurut Candra hingga saat ini aturannya belum berubah dengan pemilu sebelumnya. Suket itu tetap bisa digunakan oleh pemilih apabila data mereka belum masuk dalam data pemilih tetap.

“Syaratnya, suket itu tetap dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil (Capil), tidak melalui lurah. Artinya kalau sudah Capil yang mengeluarkan datanya sudah valid, “ katanya. 

Sedangkan anggota KPU Kota Padang Bidang Hukum, Riki Eka Putra menyebutkan, Rp 37 miliar dianggarkan untuk pilkada tidak akan habis digunakan KPU.

“Tapi dalam hitung-hitungan KPU, sekitar 60 persen anggaran itu tersedot untuk operasional di tingkat kelurahan dan kecamatan, salah satunya untuk pembayaran honor panitia adhoc PPK, PPS dan KPPS,” kata Riki.

Ketika ditanya apakah dana untuk panitia Adhoc itu lebih besar karena jumlah panitia tersebut lebih banyak dibandingkan pilgub lalu, menurut Riki itu baru estimasi saja.

“Untuk lebih jelasnya berapa jumlah anggaran yang kami gunakan jika panitia Adhoc itu bertambah, tentunya menunggu data DP4 dari Kemendagri,” tukas Riki Eka Putra. (*)

 

© 2014 Padek.co