Harian Pagi Padang Ekspres | Koran.Padek.co

Kepala Bapenda Kota Padang, Adib Alfikri SE MSi


Wartawan : Debi Virnando - Padang Ekspres - Editor : Riyon - 14 May 2017 11:32:19 WIB    Dibaca : 62 kali

 

Bangun Kesadaran Warga Bayar Pajak

Pajak daerah menjadi penyumbang terbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang. Yakni, sebesar 69 persen dari total pendapatan. Hanya saja, sumbangan PAD untuk Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) belum membanggakan.

Kontribusi PAD terhadap APBD masih sangat kecil, yaitu sebesar 18 persen. Untuk itu, Kota Padang terus menggenjot pendapatan sebab pembangunan daerah harus terus berlari.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Padang, Adib Alfikri mengatakan, inovasi terus dilakukan agar mampu mendongkrak pendapatan daerah.

“Dana pusat pun terbatas. Untuk itu, agar PAD meningkat, kita perlu berinovasi, baik untuk pajak, retribusi, maupun PAD lainnya yang sah menurut undang-undang,” kata Adib Alfikri.

Menurutnya, penyelenggaraan pemerintahan Kota Padang saat ini dibiayai dengan dana perimbangan sebesar 67 persen dari total APBD. Artinya Kota Padang masih sangat bergantung pada dana pemerintah pusat.

Sedangkan, pembangunan tidak pernah berhenti dan dana dari pemerintah pusat sangat terbatas. Alhasil tidak ada alasan untuk tidak bekerja keras agar PAD Kota Padang terus ditingkatkan.

Sebagai Kepala Bapenda, dirinya terus berupaya menggenjot realisasi pajak pendapatan hotel dan restoran pada tahun 2017 ini ditargetkan 100 persen.

Salah satu terobosannya dengan melakukan uji petik pada objek pajak hotel dan restoran. Poin penting yang menjadi perhatian saat dilakukan uji petik, antara lain, jumlah pengunjung transaksi serta beberapa hal lainnya.

Uji petik sangat penting dilakukan karena merupakan langkah awal untuk menentukan pajak pendapatan yang harus dibayar wajib pajak. Salah satunya, besarnya pajak ditentukan oleh jumlah pengunjung dan transaksi yang dilakukan setiap bulan sebesar 10 persen.

Saat ini Bapenda juga menurunkan tim pemeriksa pajak pendapatan hotel. Tim pemeriksa dibentuk sebagai langkah untuk mengantisipasi adanya permainan laporan keuangan yang dilakukan manajemen hotel. Tim pemeriksa bertugas memeriksa laporan keuangan wajib pajak hotel sehingga bisa ditentukan berapa jumlah pajak pendapatan yang harus dibayarkan.

Adib mencontohkan, laporan keuangan manajemen 2 hotel di Padang. Biasanya, kata Adib, hotel tersebut hanya membayar pajak pendapatan sebesar Rp 50 juta. Setelah dihitung oleh tim pemeriksa, ternyata hasilnya mencapai Rp 80 juta per bulan.

Bapenda tidak ingin kecolongan lagi dengan adanya indikasi permainan para wajib pajak. Untuk itu tim pemeriksa dituntut profesional saat melakukan pemeriksaan.

Kehadiran tim pemeriksa juga akan meminimalisir permainan oknum petugas pajak terutama pengawas. Dengan terobosan baru ini, Adib optimis kebocoran pajak pendapatan hotel dan restoran akan makin kecil sehingga target realisasi PAD 100 persen terwujud 2017 ini.

Tantangan lain Bapenda sejak dulunya, ketaatan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi masih rendah. Maka perlu sosialisasi dan penyuluhan yang berkesinambungan, baik melalui media massa, ataupun tatap muka. 

“Membayar pajak itu butuh kesadaran. Untuk itu perlu diberikan sanksi dan reward agar wajib pajak jujur dan tepat waktu dalam menjalankan kewajibannya,” ujar Adib Alfikri.

Ditambahkannya, sebagai warga Kota Padang dan pelayan masyarakat, Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemko harus memberikan contoh warga yang taat pajak kepada masyarakat.

Terutama dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). ASN diharapkan menjadi garda terdepan dalam mengkampanyekan kesadaran dalam membayar pajak.

Sejauh ini, upaya inovasi yang dilakukan Bapenda Kota Padang selama kepemimpinan Adib Alfikri sudah memperlihatkan harapan yang bagus. Adib menyadari, Bapenda selalu dituntut untuk menaikkan PAD Kota Padang dari tahun ke tahun.

“Kita terus melakukan inovasi-inovasi dalam meningkatkan PAD. Seperti terus meningkatkan kajian dan pemetaan potensi-potensi PAD, termasuk PAD dari sektor pajak,” terang Adib.

Ia berharap, di tahun mendatang, PAD kota bisa mencapai angka Rp 800 miliar. Dalam pengesahan APBD tercatat, PAD tahun ini direncanakan sebesar Rp 490,9 miliar atau mengalami kenaikan Rp 13,9 miliar dari APBD 2016.

Untuk meningkatkan dan memotivasi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak daerah, pemko memberikan piagam penghargaan kepada wajib pajak daerah terbaik masa pajak tahun 2016.

Penghargaan wajib pajak terbaik diterima oleh wajib pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, dan pajak mineral bukan logam dan batuan. (*)

© 2014 Padek.co