Harian Pagi Padang Ekspres | Koran.Padek.co

Ketika Pekerja Outsourcing Takut Melapor


Wartawan : Tim Padang Ekspres - Editor : Riyon - 30 April 2017 11:29 WIB    Dibaca : 183 kali

 

Kerja Berlebih, Kesejahteraan Dilalaikan 

Dewasa ini persaingan dunia kerja semakin ketat. Tuntutan perusahaan untuk mencari tenaga kerja berkompeten semakin selektif sehingga banyak dari perusahaan meminta bantuan kepada pihak penyelenggara (penyedia) jasa tenaga kerja untuk menyediakan tenaga kerja yang sudah terlatih. 

Yang biasanya disebut outsourcing atau alih daya. Dalam UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur outsourcing diatur dalam Pasal 64 sampai dengan 66. Dalam UU tersebut tidak dijelaskan secara tegas definisi outsourcing, namun apa yang disebut sebagai outsourcing atau alih daya. 

Dapat dilihat pengertiannya dalam pasal 64 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang isinya menyatakan bahwa suatu perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis.

Kemudian diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. Kep. 101/Men/VI/2004 tentang Tata Cara Perizinan Perusahaan Penyedia Jasa /Buruh.

Namun pada kenyataannya, masih banyak ditemui di lapangan tentang ketidakpastian pihak penyelenggara dan perusahaan dalam memberikan hak pekerja outsourcing.

Seperti penerimaan gaji, tunjangan kesehatan, dan ketidakterbukaan terhadap peraturan kontrak yang sudah disetujui, terkadang kontrak tersebut tidak jalan sesuai perjanjian awal.

Hal ini bisa dilihat dari beberapa pengaduan pekerja outsourcing. Ketidakimbangan yang dialami pekerja kontrak ini, disebabkan jasa pelayanan tenaga kerja yang tidak punya badan izin.

Sehingga terjadi ketidak adilan terhadap pekerja oleh perusahaan pemakai. Pekerja pun takut melapor kepihak pengawas tenaga kerja terkait, karena takut dipecat.

Seorang Managing Director EMR Business Group Pty Ltd, Rahmawati Roesydi menjelaskan, kasus menerima gaji tidak sesuai pekerjaannya yang menjadi keluhan banyak outsourcing, maka perusahaan tempat penyelenggaraannya harus ditelusuri dan ditanyakan, mengapa mereka tidak memberi gaji sesuai peraturan berlaku.

”Kalau di Australia ada lembaga yang mengatur ketenagakerjaan namanya Fair Work, disitu peraturannya jelas,” kata Rahmawati seraya menjelaskan perusahaan yang dikelolanya di Australia.

Dia juga menambahkan, adapun kelebihan dan kekurangan dari outsourcing. Kelebihannya yaitu memudahkan tenaga kerja yang baru lulus (fresh graduate) untuk mendapatkan pekerjaan. Dengan sistem outsourcing mereka tidak harus bersusah payah memasukkan lamaran ke tempat kerja dituju.

Karena perusahaan outsourcing yang menyalurkan mereka. Lalu, mendapatkan pelatihan sehingga menjadi tenaga kerja siap pakai. Mendapatkan banyak relasi dan kenalan. 

”Sedangkan kekurangannya tidak ada jenjang karir, masa kerja tidak jelas, dalam artian kesejahteraan tidak terjamin (biasanya karyawan outsourcing tidak mendapatkan tunjangan), dan pendapatan terbatas,” tuturnya.

Pimpinan salah satu perusahaan penyalur tenaga kerja, PT Wiratama Jaya Perkasa (WJP) Sutrisno Abu Bakar, menjelaskan, perusahaannya menyalurkan tenaga kerja produktif baik laki-laki maupun perempuan.

“Berawal dari penerimaan siswa untuk dilatih menjadi tenaga kerja profesional sesuai bidangnya. Pascapelatihan dikeluarkan sertifikat profesi, kemudian diberikan kepada mereka kebebasan apakah ingin disalurkan ke perusahaan melalui lembaga penyalur ini, atau mencari pekerjaan sendiri,” terangnya.

Pensiunan Perwira Operasional Kodim 0312 Padang ini juga menerangkan, lembaga yang dia pimpin punya badan izin dari Polda dan Disnaker, sehingga jika ada keluhan dari pekerja bisa langsung dilaporkan ke pihak terkait.

“Kami punya banyak mitra perusahaan, dan bekerja sama dengan mitra tersebut. Klien kami akan menyerahkan segala tanggung jawab tenaga kerja kepada kami, mereka tinggal beres saja lagi. Kami yang mengkoordinir kebutuhan tenaga kerja, baik itu tunjangan kesehatan maupun gaji,” jelasnya.

Sutrisno menambahkan, ada dua lembaga penyalur ketenaga kerjaan yaitu berbadan usaha dan tidak berbadan usaha. Yang punya badan usaha dilengkapi pengawasan langsung dari pihak terkait, dan diberikan sertifikasi pelatihan khusus. Sehingga mampu meminimalisir tingkat kecurangan yang dilakukan pihak perusahaan kepada pekerja kontrak.

Sedangkan lembaga yang tidak punya badan usaha itulah yang rentan terhadap ketidakadilan. “Tenaga kerja kami dikontrak sekali setahun, dalam waktu itu mereka adalah tanggung jawab kami. Sedangkan lembaga ilegal yang tidak ada badan usaha biasanya cenderung meminta uang rekrutmen,” katanya.

Untuk itu, selaku lembaga penyalur dia mengimbau pihak perusahaan swasta dan pemerintah agar bekerja sama dengan lembaga pengelola berbadan usaha ini. Untuk mencegah kecurangan yang dialami oleh pihak pekerja outsourcing.

Selain itu dia juga membantah tentang pemotongan administrasi untuk penyaluran tenaga kerja. Baik dari gaji maupun tunjangan lainnya.

“Kami mencoba membantu para pekerja untuk mendapatkan haknya sesuai dengan tugas yang diembannya. Sedangkan kami sebagai penyalur, mendapatkan persenan keuangan dari penerimaan pelatihan dan pembentukan sertifikasi tenaga profesional tadi,” ucapnya. 

Terpisah, Kasi Hubungan Industri dan Kelembagaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumbar Joni Afrizon didampingi salah seorang pengawas  Eldo Restu mengatakan adanya tahapan-tahapan dalam penyidakan perusahaan yang melanggar.

Pengawas melakukan pemerikasaan terhadap perusahaan, apabila ditemukan pelanggaran diberikan nota pemeriksaan satu yang berisi temuan pelanggaran dan batas tenggang waktu untuk memenuhi sesuai ketentuan. Apabila tak di tanggapi diberikan nota dua dengan isi yang sama dengan nota satu. 

Selanjutnya dilakukan pemanggilan dan sudah masuk ranah hukum dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Saat berkas lengkap, barulah sampai ke pengadilan.

Namun hingga saat ini, Eldo mengaku pada tahun 2016 dan 2017 tidak ada perusahaan yang sampai ke batas P21, yaitu ke pengadilan. ”Untuk perusahaan yang melakukan pelanggaran, terdiri dari perusahaan material pengaspalan, bank, perkebunan, industri makan dan lainnya,” ucapnya.

Sama dengan Pembajakan Karyawan

Guru Besar Ekonomi Sumber Daya Manusia (SDM), Unand, Elfindri menuturkan, outsourcing itu sama dengan pembajakan karyawan. Dalam hal ini perusahaan yang menggunakan jasa outsourcing akan mampu mendapatkan karyawan yang berpengalaman.

Namun kendalanya adalah karyawan itu tidak punya komitmen, karena hanya sebatas pekerja kontrak. Hal yang paling penting adalah peraturan yang tegas dalam mengatur  outsourcing belum ada. Sehingga harapan ke depannya untuk bisa mengkaji lagi tentang aturan-aturan yang lebih tegas terkait outsourcing.

Pakar ekonomi yang juga Rektor Universitas Dharma Andalas, Rahmi Fahmi, menuturkan dalam hal ini harus ada kerja sama semua pihak terkait. 

“Kita tidak bisa bekerja sendiri, harus ada alat kontrol perlindungan pemakai, penyedia, seperti pemerintah, penyalur, perusahaan pemakai, dan tenaga kerja yang dilibatkan,” terangnya.

Dia memaparkan, permasalahan yang dihadapi outsourcing saat ini, yaitu lembaga penyedia ketenagakerjaan yang tidak punya badan hukum.

“Dalam kasus ini tenaga kerja sangat dirugikan, sebab tidak ada pengawasannya, kalau mau lapor juga kemana, formulanya juga tidak menguntungkan, intinya semua yang berkaitan dengan lembaga penyalur ini tidak akan terjamin. Apa pun bentuk perjanjiaan didalamnya, ini sangat dikhawatirkan. Sebab bisa saja pihak penyalur mengambil keuntungan dari penyaluran ini. Sehingga merugikan orang banyak,” jelas Rahmi Fahmi.

Namun, adakalanya tenaga kerja itu sendiri yang menginginkan keadaan tersebut. Seperti pasrah terhadap apa yang di berikan oleh perusahaan tempat dia bekerja. Kenapa, karena mereka butuh pekerjaan, butuh makan. 

Nah, di situlah nantinya terjadi penyelewengan. Faktor utama dari semua ini adalah tingkat persaingan kerja sangat ketat. Angkatan kerja juga banyak, sedangkan penyedia lapangan kerja sedikit. “Untuk itu, ciptakanlah lapangan kerja sendiri, dengan cara berwirausaha,” katanya.

Direktur Lembaga Konsultan Bantuan Hukum (LKBH) SPSI Sumbar, Deddi Alparesi mengatakan permasalahan sengketa antara karyawan dan perusahaan beraneka macam, seperti terjadinya PHK, pesangon yang didapat tak sesuai dengan ketentuan, mutasi sepihak, tunjangan kesehatan yang tak diberikan, gaji yang di bawah UMP dan lainnya. 

Untuk itu, dia terus memperjuangkan nasib para pekerja yang terlibat dengan perusahaan. Data yang dimiliki SPSI Sumbar, menandakan masih belum sejahteranya pekerja outsourcing karena semakin banyak diskriminasi yang dialami pekerja ini.

Ketua  Konferensi SPSI Sumbar, Arsukman Edi menegaskan harus diketahui apa itu outsourcing. Lelaki yang akrab disapa Edi ini mengatakan, outsourcing terbagi menjadi tiga bidang, yakni serucity, Office Boy dan pekerjaan yang bersifat musiman seperti pekerja bangunan. Atau perusahaan yang masih dalam tahap uji coba. 

“Pekerjan pokok jangan di outsourcing,” ucapnya saat ditemui Padang Ekspres di kantor SPSI Sumbar.

Selain itu, batas waktu karyawan outsourcing pun juga memiliki tenggat waktu. Yakni batas maksimal tiga tahun, lewat dari itu perusahaan wajib mengangkat karyawan tersebut menjadi karyawan tetap. Edi menambahkan, perusahaan harusnya memikirkan kemakmuran pekerja karena itu akan mempengaruhi hasil dari pekerjaan yang dilakukan. Untuk meminimalisir terjadinya sengketa antara perusahaan dan karyawan, harus pahamnya UU tentang Ketenagakerjaan.

Hak yang diterima karyawan tetap dan karyawan outsourcing pun sama. Edi hanya menyayangkan kenapa banyak perusahaan yang menerima karyawan lewat jasa outsourcing. “Yang butuh perusahaan A, kenapa harus pakai perantara? Itu yang membuat rumit hubungan kerja,” pungkasnya. (*)

 

© 2014 Padek.co