Harian Pagi Padang Ekspres | Koran.Padek.co

Arsukman Edi SP, Ketua KSPSI Sumbar


Wartawan : Debi Virnando - Padang Ekspres - Editor : Riyon - 30 April 2017 11:22 WIB    Dibaca : 53 kali

 

Benahi Keahlian Pekerja Lokal, Aktifkan Serikat Pekerja

Gempuran Tenaga Kerja Asing (TKA) ke wilayah Sumbar tidak dapat dihindari. Apalagi setelah diberlakukan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Agar mampu bersaing, pembenahan keahlian tenaga kerja lokal harus ditingkatkan oleh seluruh stakeholder.

Sisi lain, perlu mempersempit pintu masuk TKA ilegal dan membentuk tim pengawas hingga ke tingkat perusahaan mengingat kembali tertangkapnya TKA Ilegal di Sumbar pekan ini.

Kesimpulan itu membentang dari hasil diskusi Padang Ekspres dengan Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Sumbar, Arsukman Edi di kantor KSPSI, Kamis (27/4). Memang, menurutnya, serbuan tenaga asing mesti menjadi perhatian seluruh pihak.

Baik tenaga asing resmi, maupun tenaga asing ilegal. Keduanya tidak boleh diabaikan demi menjaga keberlangsungan hajat puluhan ribu tenaga kerja lokal ke depannya. Di KSPSI saja, terdaftar 64 ribu pekerja.

Terkait TKA ilegal, pengawasan yang dilakukan tidak boleh lagi setengah hati. Apalagi baru-baru ini kembali diamankan tenaga kerja ilegal di Dharmasraya. Menurut Arsukman Edi, keteledoran Sumbar dalam mengawasi tenaga asing, karena pengawas yang ada hanya di tingkat provinsi dan kabupaten kota.

Sementara ke tingkat perusahaan belum terjamah. Kalau pun ada pengawas, yang melakukan pengawasan tim dari kabupaten. Padahal, katanya, ada begitu banyak perusahaan di Sumbar. Otomatis pengawasan hanya dapat dilakukan sekali dalam sekian bulan untuk satu perusahaan.

Untung-untung pengawas yang turun betul-betul bekerja melakukan pengawasan tanpa dipengaruhi unsur lain. “Sebagusnya, pemerintah memanfaatkan elemen buruh, atau ormas tenaga kerja di masing-masing perusahaan,” ungkapnya.

Pemerintah tidak harus mengeluarkan biaya lebih untuk itu. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, sebutnya, cukup mengeluarkan pemberitahuan TKA resmi di masing-masing perusahaan. Apabila diketahui berlebih, tenaga kerja atau serikat pekerja di sana diminta untuk melaporkan.

KSPSI Sumbar sendiri, mengaku siap untuk bekerjasama tanpa harus mengeluarkan anggaran. Ia mengaku, gagasan tersebut sudah pernah disampaikan namun belum ada kepastian.

Menghadapi MEA, menurutnya, pemberdayaan Balai Latihan Kerja (BLK) harus dimaksimalkan. Pelatihan mesti mempertimbangkan output pelatihan, tidak sekadar menjalankan program. Sebelum menggelar pelatihan, penyelenggara dapat melirik kebutuhan industri di masing-masing daerah.

Ketua Koperasi Pekerja Sumatera Barat (KPSB) itu menilai, BLK yang ada ternyata belum menjalankan fungsinya secara maksimal. Pelatihan yang digelar belum melihat lebih dalam kebutuhan daerah, kesesuaian bidang pelatihan dengan kategori peserta, dan pensertifikasian yang teruji.

“Padahal, undang-undang mewajibakn perusahaan untuk memberikan pendidikan, meningkatkan kualitas SDM (sumber daya manusia). Sekarang, peningkatan kualitas SDM di perusahaan memprihatinkan,” ungkapnya.

Perusahaan disebut sangat jarang memberikan pelatihan, kalau pun ada, lebih mengarah pada bidang manajemen, bukan bidang teknis. Padahal manajemen dan teknis sama-sama berkontribusi dalam menjalankan roda perusahaan.

Kelemahan ini diharapkan menjadi sorotan ke depannya agar tenaga kerja lokal mampu bersaing dengan tenaga asing di MEA. Arsukman Edi percaya, apabila aturan main dijalankan, pekerja mendapat pelatihan peningkatan kemampuan, sangat yakin pekerja Sumbar mampu bersaing dengan tenaga kerja luar.

Selain BLK, kualitas pendidikan. Banyak indikasi yang mencerminkan kualitas lulusan, baik sekolah maupun perguruan tinggi masih rendah. Output yang dihasilkan belum sepenuhnya dapat bersaing dengan kompetisi global MEA.

Sekolah banyak yang menargetkan jumlah lulusan hingga menempuh berbagai cara tidak baik untuk mencapainya. Seperti kebocoran soal yang (terkadang) melewati andil guru. Begitu juga penyediaan jasa pembuatan skripsi di perguruan tinggi yang secara tidak langsung tenaga pendidik ikut-ikut membodohi lulusan.

Begitu pula dalam proses belajar. Masih ditemui lembaga pendidikan melakukan pungutan tidak jelas, gratifikasi dan sejenisnya. Secara tidak langsung oknum di lembaga pendidikan sendiri yang mengajari peserta didik untuk membudayakan kecurangan. Semua kesalahan itu, akan terbawa di dunia kerja.

“Kita (pekerja) tidak mungkin mampu bersaing dengan orang luar selama proses pendidikan tidak dibenahi. Pendidikan kuncinya,” tegasnya.

Pemerintah juga diminta bertegas-tegas dalam mengawasi hak pekerja yang masih terabaikan. Sebagai contoh, kewajiban menjalankan upah minimum provinsi (UMP). Ia menilai ketegasan pemerintah masih kurang dalam menegakkan aturan masih kurang.

Padahal di dalam aturan yang ada, regulasi telah menerakan sanksi bagi pelanggar. UMP bukan upah yang harus dibayarkan, tapi upah terendah. Apabila perusahaan sedang membaik, harusnya ada pertimbangan masa kerja, prestasi dan sebagainya untuk meningkatkan penghasilan tenaga kerja.

Perusahaan yang belum memberikan hak pekerja, atau pekerja yang tidak menunaikan hak perusahaan yang menjadi kewajibannya inilah yang ingin dikawal oleh KSPSI. Tujuannya, perusahaan maju, karyawan sejahtera. Semua merasa saling memiliki.

“Perusahaan diharapkan tidak melihat serikat pekerja sebagai musuh, tapi melihat kami sebagai mitra untuk mencapai tujuan bersama tadi, perusahaan maju, karyawan sejahtera,” harapnya. (*)

 

© 2014 Padek.co