Harian Pagi Padang Ekspres | Koran.Padek.co

Indra Sakti Gunawan Lubis SE Ak, Tenaga Ahli Utama di Kemendes PDTT


Wartawan : Debi Virnando - Padang Ekspres - Editor : Riyon - 09 April 2017 12:08 WIB    Dibaca : 149 kali

 

Membangun Nagari untuk Negara

Indonesia tidak akan bercahaya karena obor dari Jakarta, tapi Indonesia akan bersinar karena lilin-lilin yang ada di desa. Ungkapan kegelisahan Bung Hatta itu mengantar diskusi Padang Ekspres dengan Tenaga Ahli Utama di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, Indra Sakti Gunawan Lubis, kemarin (8/4).

Menurutnya, ungkapan tersebut mengisyaratkan, membangun Indonesia tidak lagi dengan sistem  ke depan, bukan lagi pembangunan bersifat top down (atas ke bawah). Melainkan, perencanaan pembangunan dari bawah ke atas (bottom Up).

“Nagari membangun negara,” kata Indra Sakti Gunawan Lubis saat bicara perihal mandat Undang-Undang Desa. Karena itu pemerintah pusat menambah anggaran desa tiap tahun.

Tahun 2016 yang dikucurkan pemerintah pusat sebesar Rp 46,9 triliun, tahun ini Rp 60 triliun, dan rencananya, tahun depan akan ditambah menjadi 120 triliun.

Total dana tersebut disebar ke 74.910 desa di Indonesia. Satu wilayah, atau daerah, bila dikalkulasikan seluruhnya, mendapatkan anggaran desa yang jauh lebih tinggi.

Kabupaten Agam contohnya, anggaran desa dari seluruh nagari yang ada di Agam, jumlahnya akan lebih tinggi dari pada anggaran pembelanjaan di satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Agam.

Artinya, pembangunan daerah, tidak lagi diharapkan dari anggaran OPD, melainkan dapat diandalkan dari dana nagari. Tinggal bagaimana harmonisasi antara pemerintahan nagari dengan pemerintahan daerah.

Otomatis, harus ada sinergisitas antara peraturan yang dikeluarkan bupati (Perbup) sebagai arah pembelanjaan dana nagari, dengan kebutuhan nagari serta rencana pembangunan daerah (RPJMD).

Tidak boleh ada arogansi. Semua kalangan harus sama-sama belajar memaksimalkan program yang berumur belum lama ini. “Dana desa ini modal. Tidak selamanya ada,” jelas pria yang sering dipanggil Indra Lubis itu.

Untuk itu nagari mesti memaksimalkan modal yang diberikan pusat. Pengelolaannya dibagi menjadi tiga cluster besar sebagai pola pikir, yaitu Jaring Komunitas Wiradesa, Lumbung Ekonomi Desa dan Lingkar Budaya Desa. Dengan begitu, ketika ada dana yang masuk, pemerintahan tidak ada lagi terpaku pada pemikiran membangun fisik, seperti irigasi atau jalan.

Program Jaring Komunitas Wiradesa dapat diarahkan kepada penguatan kapabilitas manusia sebagai inti pembangunan desa agar menjadi subyek berdaulat.

Sementara program Lumbung Ekonomi Desa, didesain untuk mendorong muncul dan berkembangnya geliat ekonomi yang menempatkan rakyat sebagai pemilik dan partisipan gerakan ekonomi di desa.

Nagari memiliki sumber daya alam yang banyak, sayangnya belum tergarap maksimal karena masalah pengusaan. Sumber daya manusia di desa belum sepenuhnya mampu mengelola potensi yang ada.

Lingkar Budaya Desa merupakan program yang bertujuan untuk mempromosikan pembangunan, meletakkan partisipasi warga dan komunitas sebagai akar gerakan sosial, ekonomi, budaya dan lain-lain.

“Kerja pembangunan, kerja kebudayaan. Skema ini sudah dilakukan di beberapa desa di Indonesia. Harusnya Sumbar menjadi percontohan melihat potensi yang ada, yang mungkin tidak dimiliki oleh daerah lain,” ungkapnya.

Potensi tersebut, yakni persaudaraan serantau, sesuku, sedaerah yang kental dan terpelihara. Terlihat dari perantau seperti perbankan mini, lembaga keuangan non-formal.

Lalu, pengalaman entrepreneur para perantau yang rata-rata menjadi pedagang. Potensi ini dapat diberdayakan sebagai transfer pengetahuan dan pengalaman untuk mengembangkan ekonomi di nagari.

Pemerintah nagari dapat lebih kreatif dalam penggunaan desa. Dengan rapat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), dana desa dapat dimanfaatkan untuk beasiswa anak nagari, pelatihan atau pemberdayaan, dan kegiatan penambahan keilmuan anak nagari lainnya untuk membangun desanya. Atau menarik para sarjana yang sudah lulus perkuliahan.

Ditegaskan, wali nagari dapat berkreativitas dengan dana desa. Demokrasi yang masih hidup, seyogyanya ada di desa atau nagari. Tinggal bagaimana semua kalangan, baik pemerintahan nagari, pemerintah daerah dan semua pihak, belajar substansi undang-undang desa, dan menghidupkan lilin-lilin di desa, atau nagari di Sumbar. “Semua perlu belajar soal substansi,” pungkasnya. (*)

© 2014 Padek.co