Harian Pagi Padang Ekspres | Koran.Padek.co

H Ahmad Wira MAg MSi PhD, Ahli Ekonomi Syariah


Wartawan : Debi Virnando - Padang Ekspres - Editor : Riyon - 02 April 2017 11:31 WIB    Dibaca : 77 kali

 

Galakkan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Keagamaan di Sumbar

Prospek dan pengembangan ekonomi syariah di Sumbar terbuka lebar. Sayangnya, semboyan syariah di sejumlah daerah masih bergelut pada aspek ibadah, belum menyentuh sektor ekonomi dan muamalah.

Salah seorang tim ahli ekonomi syariah Sumbar, Ahmad Wira menilai, lembaga keuangan, bisnis riil dan akademis di Sumbar mesti berbasis syariah ke depannya. Menggalakkan ekonomi kerakyatan melalui jalur keagamaan.

Peluang pengembangan ekonomi syariah di Sumbar terbuka karena filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS SBK) telah digariskan pendahulu di ranah Minang. Mestinya, dengan modal semboyan ABS SBK, ekonomi syariah dapat berlari di seluruh sektor yang ada.

Tidak hanya dalam konteks ibadah, seperti shalat subuh berjemaah, magrib mengaji dan sejenisnya, melainkan juga mewarnai sektor muamalah. Sebut saja, bisnis-bisnis berbasis syariah, jasa syariah, lembaga keuangan syariah dan sektor lain.

“Seperti wisata halal yang sekarang tengah digalakkan Sumbar. Ini kan bagian dari ekonomi syariah,” kata Ahmad Wira saat ditemui kemarin (1/4).

Di samping ABS SBK, secara emosional, nilai-nilai syariah dan keislaman telah melekat dalam diri masyarakat Sumbar. Bahkan tanpa disadari, budaya turun temurun telah mencerminkan sistem syariah.

Seperti kebiasaan masyarakat peternak di kampung, apabila tidak sanggup menggembalakan ternaknya, diserahkan penggembalaannya pada orang lain. Di sejumlah daerah dikenal dengan istilah basaduoan. Praktik basaduoan ternak ini, dalam ekonomi islam dikenal dengan nama mudharabah. 

Mudharabah merupakan bentuk kerja sama antara dua, atau lebih pihak, di mana pemilik modal (shahibul amal) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian di awal.

Kerja sama dengan kontribusi seratus persen modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola. Setelah ternak melahirkan anak, biasanya, akan dilakukan bagi hasil.

Pekerja di rumah makan, dulunya sebelum sistem upah mengupah, juga menggunakan sistem bagi hasil. Semua menyumbangkan modal, semua mengelola, dan semua menikmati hasil.

Dalam ekonomi syariah disebut dengan syirkah. Ternyata banyak kebiasaan lain yang telah membawa nilai kesyariahan, namun dengan penamaan berbeda di setiap daerah.

Indikasi lain terbukanya perkembangan ekonomi syariah di Sumbar, hemat Ahmad Wira, visi misi daerah yang telah mengusung tema-tema syariah dan religius.

Salah satu bentuk nyata, yakni penobatan Sumbar sebagai destinasi wisata halal. Dalam hal ini, dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam (FEBI) IAIN Imam Bonjol Padang tersebut masuk dalam tim ahli pembuatan naskah akademik sebagai persiapan pembuatan Perda.

Selain Pemprov Sumbar, daerah tingkat II juga mengusung visi misi religius. Seperti Kota Padang, yang mengusung visi “Mewujudkan Kota Padang sebagai Kota Pendidikan, Perdagangan dan Pariwisata yang Sejahtera, Religius dan Berbudaya”. Atau, Bukittinggi dengan visi “Terwujudnya Bukittinggi Kota Tujuan Pariwisata, Pendidikan, Kesehatan, Perdagangan dan Jasa Berlandaskan Nilai-nilai Agama dan Budaya”. “Dari visi misi itu terlihat, pemerintah daerah punya niat memperkuat bidang keagamaan,” ungkapnya.

Hanya saja, dalam penerapannya, semboyan keagamaan yang didengungkan masih terpaku pada bidang dan program-program ibadah. Belum bersinergi dengan sektor ekonomi. Padahal dalam ekonomi syariah, semuanya harus berbasis syariah. Minimal di tiga sektor, lembaga keuangan, bisnis riil dan akademis.

Pertama lembaga keuangan, mesti bergerak di ekonomi syariah, perbankan hingga lembaga mikro seperti baitul maal wa tamwil (BMT). Makanya Ahmad Wira sangat getol mendorong konversi Bank Nagari yang sekarang konvensional menjadi Bank Nagari Syariah.

Apabila terkonversi maka akan mebesarkan pengembangan ekonomi syariah nasional. Seperti di Aceh yang telah memulai lebih awal, market sharenya naik dari 4 persen menjadi 5 persen.

Lembaga perbankan syariah diyakini akan mampu mendorong bisnis berbasis syariah, jasa layanan syariah dan sektor lain yang terikat dengan keuangan akan mengikut sistem ekonomi syariah. Menurutnya, Bank berbasis syariah memiliki nilai lebih ketimbang konvensional. Di bank syariah ada istilah ijarah atau sewa menyewa, juga ar rahn atau gadai.

Kedua, bisnis riil atau jasa juga harus berbasis syariah. Hotel, perdagangan, salon, spa dan jasa lain mengusung ruh syariah. Syariah yang dimaksud, bukan melabelinya dengan pamflet atau sejenisnya, melainkan lebih kepada larangan melakukan hal-hal yang tidak dibolehkan oleh syariah. Apabila telah menjauhi hal yang melanggar syariah, sebuah usaha sudah dapat dikatakan ekonomi syariah walaupun tidak diberi label syariah.

Ketiga, akademisi. Baik secara literasi akademisi, maupun secara kelembagaan. Sekarang, Sumbar telah bergerak ke arah sana. Sejumlah kampus memiliki fakultas atau prodi ekonomi syariah.

Secara nasional, sedikitnya terdapat 28 fakultas ekonomi syariah dengan berbagai nama di Indonesia. Secara literasi, dosen dan akademisi harus lebih banyak membuat jurnal dan tulisan seputar ekonomi syariah. Kelembagaan, kampus mesti didorong agar memperbanyak prodi ekonomi islam.

Tujuan akhir dari semua itu, bagaimana menggabungkan antara lembaga sosial dengan lembaga profit oriented demi mendorong kesejahteraan masyarakat.

Orang miskin belum mampu berfikir usaha selagi perutnya masih kosong. Sebagai contoh, orang lapar yang diberi uang, belum berpikir untuk membuka usaha lontong, tetapi berfikir memakan lontong. Untuk itu, mendorong kesejahteraan masyarakat harus dengan memenuhi kebutuhan perutnya.

Penggabungan lembaga sosial dengan profit oriented yang dimaksud, bagaimana pemerintah mampu menyatukan dinas sosial, seperti Bazda memenuhi kebutuhan masyarakat lewat zakat, infak dan sebagainya.

Setelah kebutuhan makan terpenuhi, baru lembaga profit seperti perbankan, kredit usaha ringan memberikan modal untuk berusaha. Satu jalan, Bazda, UMKM, Kesra dan lembaga perbankan. “Ekonomi kerakyatan berbasis keagamaan, berbasis masjid atau istilah lain. Seperti yang tengah kita gerakkan di Solok hari ini,” pungkasnya. (*)

© 2014 Padek.co