Mahkamah 158


Wartawan : M Nurul Fajri - Penulis adalah Peneliti PUSaKO FH-UA - Editor : Riyon - 21 March 2017 12:01 WIB    Dibaca : 71 kali

 

Dalam memutus sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah tahun ini, Mahkamah Konstitusi (MK) telah menyatakan akan tetap konsisten menggunakan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (UU Pilkada). 

Dengan kata lain, MK secara normatif hanya akan menerima perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) kepala daerah yang selisih suaranya pada kisaran 0,5-2 persen yang rasionya ditentukan berdasarkan besaran jumlah penduduk pada daerah yang menyelenggaran pilkada. MK berpandangan, hal ini dilakukan untuk menjaga konsistensi putusan perselisihan hasil pemilihan yang sudah dikeluarkan MK pada pilkada serentak 2015.

Berkaca pada pilkada serentak 2015, dari 147 perkara yang dimohonkan, MK hanya menerima 7 perkara untuk dilanjukan ke tahap pemeriksaan pokok perkara. Termasuk jika melihat data Komisi Pemilihan Umum dari 101 daerah yang melaksanakan pilkada, hanya ada tujuh daerah yang memenuhi syarat ambang batas selisih perolehan daerah untuk mengajukan sengketa PHP kepala daerah.

 


Silahkan Login Untuk Lanjut Membaca

Username/ Email
Password
© 2014 Padek.co