Harian Pagi Padang Ekspres | Koran.Padek.co

Mahkamah 158


Wartawan : M Nurul Fajri - Penulis adalah Peneliti PUSaKO FH-UA - Editor : Riyon - 21 March 2017 12:01 WIB    Dibaca : 91 kali

 

Dalam memutus sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah tahun ini, Mahkamah Konstitusi (MK) telah menyatakan akan tetap konsisten menggunakan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (UU Pilkada). 

Dengan kata lain, MK secara normatif hanya akan menerima perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) kepala daerah yang selisih suaranya pada kisaran 0,5-2 persen yang rasionya ditentukan berdasarkan besaran jumlah penduduk pada daerah yang menyelenggaran pilkada. MK berpandangan, hal ini dilakukan untuk menjaga konsistensi putusan perselisihan hasil pemilihan yang sudah dikeluarkan MK pada pilkada serentak 2015.

Berkaca pada pilkada serentak 2015, dari 147 perkara yang dimohonkan, MK hanya menerima 7 perkara untuk dilanjukan ke tahap pemeriksaan pokok perkara. Termasuk jika melihat data Komisi Pemilihan Umum dari 101 daerah yang melaksanakan pilkada, hanya ada tujuh daerah yang memenuhi syarat ambang batas selisih perolehan daerah untuk mengajukan sengketa PHP kepala daerah.

Filter Keliru

Hakikat perkara PHP kepala daerah di MK bukan menjadi tempat hitung-menghitung suara yang memposisikan MK sebagai lembaga kalkulator. Sesuai dengan amanat Pasal 158 UU Pilkada, persoalan ambang batas pengajuan permohonan sengketa PHP kepala daerah dapat dikatakan sebagai bentuk aturan yang melegalkan pengabaian terhadap keadilan.

Sebab MK sedari awal telah menyatakan akan konsisten menggunakan aturan ambang batas selisih suara. Artinya, perhitungan ambang batas selisih suara sebagaimana diatur Pasal 158 akan menjadi penentu permohonan PHP kepala daerah akan dilanjutkan atau dihentikan oleh MK.

Padahal, tanpa adapun ketentuan ambang batas selisih suara, MK sejatinya telah memiliki filter sendiri untuk menentukan kelanjutan permohonan PHP kepala daerah, yakni apabila adanya pelanggaran atau kecurangan yang sifatnya terstruktur, sistematis dan masif (TSM). Pelanggaran atau kecurangan TSM tersebutlah yang seharusnya tidak bisa dikesampingkan oleh MK karena adanya ketentuan ambang batas selisih perolehan suara.

Sebab pelanggaran atau kecurangan TSM tersebut sifatnya jauh lebih substansial ketimbang mendahulukan dan mengutamakan ketentuan ambang batas selisih suara yang sangat formalistik dan sangat matematis. Sayangnya, MK terlalu terburu-buru mengatakan akan tetap konsisten menggunakan Pasal 158 UU Pilkada untuk menentukan permohonan sengkata PHP kepala daerah yang diajukan ke MK tahun ini.

Sehingga dapat dinalari, dalam pandangan MK ambang batas selisih perolehan jauh lebih substansial untuk menentukan dan menjadi satu-satunya penentu di awal apakah sengketa PHP kepala daerah yang diajukan ke MK dapat dilanjutkan atau diberhentikan. Bukan dengan mendahulukan dan mengutamakan pembuktian adanya pelanggaran dan kecurangan yang bersifat TSM tersebut.

Langkah MK yang mengatakan akan tetap konsisten dengan Pasal 158 UU Pilkada sejatinya juga telah bertentangan semangat pendirian MK. Di mana kewenangan yang diamanatkan oleh konstitusi menempatkan MK sebagai lembaga negara yang berfungsi sebagai pengawal konstitusi dan demokrasi serta menjamin hak-hak konstitusional warga negara.

Meretas Pembatas

Meskipun berdalil konsistensi MK menerapkan Pasal 158 UU Pilkada telah menjadi sebuah rekayasa sosial untuk mengatur perilaku kontestan dalam pilkada, ada hal yang fundamental luput dari pandangan MK, bahwa paradigma dalam berperkara lembaga peradilan bukan sekadar persoalan menang atau kalah. Konsistensi MK menerapkan Pasal 158 artinya secara langsung dan sangat sadar MK telah menutup kesempatan para pencari keadilan dengan dalil ambang batas.

Lebih gawatnya lagi, secara tidak langsung MK telah menjadi pelindung yang baik bagi orang-orang yang memang memiliki niat memenangi pilkada dengan cara yang tidak benar. Padahal, tidak satu pun dalil yang dapat membenarkan bahwa pada setiap proses hukum di institusi peradilan diperbolehkannya melakukan pengenyampingan terhadap nilai kebenaran atau keadilan dalam takaran apapun.

Jika berkaca kepada MK terdahulu, MK dapat mengabaikan ketentuan ambang batas selisih suara demi tegaknya konstitusionalisme. Apalagi MK terdahulu kerap melakukan terobosan-terobosan dalam memutus sengketa PHP kepala daerah dengan dalil-dalil demi tegaknya konstitusionalisme.

Ketentuan ambang batas selisih suara semestinya hanya menjadi pertimbangan akhir oleh hakim konstitusi untuk memutus apakah permohonan yang diajukan akan mempengaruhi hasil pemilihan yang telah ditetapkan oleh KPUD. Namun tentunya tanpa mengabaikan fakta-fakta yang ada dipersidangan. Sehingga MK tidak menempatkan dirinya sebagai lembaga peradilan yang hanya mengadili persoalan menang dan kalah saja.

MK seperti tidak melihat ketentuan Pasal 158 UU Pilkada meruntuhkan wibawa MK dari penjaga konstitusi menjadi mahkamah corong undang-undang. Meskipun telah berucap akan tetap konsisten dengan Pasal 158 UU Pilkada, namun demikian belum terlambat bagi MK untuk mengubah pandangannya. (*)

 

© 2014 Padek.co