Harian Pagi Padang Ekspres | Koran.Padek.co

Pindahkan Krematorium HBT


Wartawan : Surya Purnama - Padang Ekspres - Editor : Riyon - 21 March 2017 11:49 WIB    Dibaca : 209 kali

 

Harus Ada Aturan Tegas soal Pembakaran Mayat

Polemik keberadaan krematorium (tempat pembakaran jenazah) milik Himpunan Bersatu Teguh (HBT) di Jalan Pasar Borong, Pasa Gadang, Kecaman Padang Selatan, terus berlanjut. Setelah mendapat sorotan DPRD Padang Sabtu (18/3), kemarin jamaah Masjid Muhammadan mendatangi tempat kremasi tersebut.

Mereka meminta agar krematorium tersebut dipindahkan. “Kami tidak bisa menerima adanya aktivitas pembakaran mayat di tengah kota seperti ini,” ujar juru bicara jamaah Masjid Muhammadan, Anton.

Ia mengatakan, walaupun sudah mengantongi izin, aktivitas pembakaran mayat di tengah kota tidak layak dan melanggar aturan.

“Kami tidak melarang adanya aktivitas pembakaran mayat. Namun juga harus diperhatikan, ini di tengah kota. Masyarakat di sini juga heterogen, setiap kita harus menghormati kepercayaan masing-masing,” tambah Anton.

Kasat Intel Polresta Padang Alfitra, yang turut hadir dalam pertemuan tersebut mencoba memberi solusi.

“Krematorium ini sudah memiliki izin. Yang menjadi persoalan adalah tempatnya berada di tengah-tengah pemukiman masyarakat. Saya bisa mempertemukan masyarakat dengan Wali Kota atau pemerintah daerah untuk meluruskan masalah ini agar tidak berlarut-larut,” ujarnya.

Sementara itu, Tuako HBT Andreas Sofiandi menegaskan, aktivitas pembakaran mayat di rumah HBT sudah mengantongi izin. “Ini merupakan ritual orang yang meninggal di HBT. Untuk pembakaran mayat di HBT ini kami sudah mengantongi izin Pemerintah Kota Padang,” ujarnya.

Andreas menilai penolakan tersebut tidak berdasar. Karena Krematorium HBT sudah dilengkapi dengan peralatan dan teknologi yang ramah lingkungan.

“Kami akan tetap melaksanakan pembakaran jenazah karena ini adalah hak orang mati. Kami memiliki izin. Teknologi yang digunakan juga tidak merusak lingkungan,” tegasnya sambil memperlihatkan izin gangguan yang dikeluarkan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSN).

Kepala Bidang Pelayanan Ekonomi dan Pembangunan BPMPTSN, Heni Puspita membenarkan adanya surat izin itu.

“Benar pihak BPMPTSN telah mengeluarkan izin gangguan terhadap aktivitas krematorium di HBT Pondok dengan SK Nomor 303/IG-NI/BPMPTSBK/XI/2016 pada 30 Desember lalu, dengan total 13 item pertimbangan peraturan,” ujarnya.

Hanya saja, Heni enggan menjelaskan lebih jauh, apa yang menjadi dasar penerbitan izin ini kepada Padang Ekspres. “Lebih baik temui kepala BPMPTSN,” katanya seraya memberikan nomor ponsel Kepala BPMPTSN Hervan Bahar, 0811660xxx.

Namun ketika dihubungi dikatakan salah sambung. Nomor ponselnya yang lain saat dihubungi tak dijawab, SMS tak dibalas. Di sisi lain penolakan juga disampaikan Ketua bidang operasioanl Himpunan Tjinta Teman (HTT), Albert Indra Lukman yang menyayangkan keras hatinya HBT tetap melaksanakan kegiatan krematorium di tengah pemukiman padat penduduk.

“Kami selama ini mendiamkan keadaan ini. Namun kali ini kami bersuara karena memang krematorium yang terletak di tengah permukiman padat penduduk itu tidak pas. Apalagi isu kebebasan beragama sangat sensitif, jangan sampai keberagaman umat beragama tercabik-cabik, karena di daerah Pondok ini bukan hanya orang Tionghoa,” ujar Albert.

Ia melanjutkan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman menyatakan persoalan krematorium boleh dilaksanakan di tempat yang bukan merupakan tempat umum.

“Kami tidak melarang pembakaran mayat, hanya saja pembakaran di tengah kota ini melanggar aturan, jika memang Pemerintah Kota mengeluarkan izin, sebaiknya izin ini dikaji ulang,” ujarnya.

Albert menambahkan, seharusnya HBT dengan senang hati memindahkan tempat kremasi agar tidak memicu perpecahan umat beragama. Ia menyatakan kepada pemerintah daerah untuk secepatnya membuat Perda sebagai turunan dari PP Agar permasalahan ini tidak berlarut. 

Pengamat lingkungan, Desriko Malayu mengatakan, keberadaan krematorium perlu analisa matang karena berada di kawasan padat penduduk. “Setiap masalah yang disinyalir berdampak terhadap lingkungan butuh amdal (analisa mengenai dampak lingkungan),” sebutnya.

Namun Desriko menilai, keberadaan krematorium tetap tidak lazim jika di kawasan padat penduduk. “Kalau kita kaji daya dukung untuk kremasi itu, bisa saja memungkinkan. Namun daya tampungnya pasti tidak akan bertahan lama. Sehingga, nantinya akan bermasalah terhadap lingkungan,” ulasnya.

Sementara itu, pengamat hukum dari Unes, Otong Rosadi menyatakan, sah-sah saja masyarakat memprotes kremasi yang tidak sesuai dengan budaya mereka, namun apabila kremasi tersebut sudah memiliki izin seharusnya masyarakat meminta pertanggungjawaban pemerintah daerah, kenapa mengaluarkan izin tersebut.

“Berdasarkan hukum administrasi negara, kalau memang krematorium tersebut sudah memiliki izin, maka izinnya yang harus diuji, apakah sudah sesuai proses yang berlaku atau tidak, karena budaya dari masing-masing daerah berbeda dan pemerintah harus memahami itu,” ujarnya. (*)

© 2014 Padek.co