Harian Pagi Padang Ekspres | Koran.Padek.co

DPRD Minta Pemko Komit Aturan


Wartawan : Debi Virnando - Padang Ekspres - Editor : Riyon - 21 March 2017 11:47 WIB    Dibaca : 165 kali

 

Pengoperasian krematorium Himpunan Bersatu Teguh (HBT) di kawasan Pondok diperdebatkan saat rapat paripurna penyampaian dua rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang Barang Milik Daerah dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di gedung DPRD Padang, kemarin (20/3).

Fraksi PDIP mendesak Pemko segera mengambil sikap tegas. Sementara itu mantan Sekretaris Komisi I DPRD Padang memastikan tidak pernah memberi izin pascainstruksi penghentian pengoperasian.

Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Padang, Erisman tersebut awalnya berlangsung tegang. Namun, isu krematorium muncul beberapa saat setelah Wakil Wali Kota Padang Emzalmi menyampaikan secara resmi dua ranperda tersebut. Ketua Fraksi Perjuangan Bangsa, Wismar Pandjaitan mengajukan interupsi.

Politisi PDIP itu mempertanyakan izin yang disebut-sebut telah dikeluarkan oleh Pemko. “Krematorium ini kabarnya akan beroperasi hari ini. Padahal DPRD sudah merekomendasikan dan melarang beroperasinya krematorium ini,” kata Wismar setelah diberi izin bicara oleh pimpinan sidang.

Menurutnya, jika kembali beroperasi, artinya pihak pengelola menyalahi aturan. Apalagi Pemko telah mengeluarkan izin baru-baru ini, sama saja dengan tidak ada marwah DPRD di mata Pemko.

Dijelaskan, keberadaan krematorium yang berada di Jalan Pasar Borong III kawasan Pondok itu tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman.

Dalam PP tersebut, BAB II Penunjukan, Penetapan, dan Pemberian Hak Atas Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman, pada Pasal 2, Ayat 3, pada poin (a) tidak berada dalam wilayah yang padat penduduknya.

Wismar juga menjelaskan, posisi krematorium itu sampai saat ini masih berada di lokasi permukiman yang padat penduduk. Lalu pada poin (c) memperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan hidup.

Itulah alasan krematorium tersebut mendapatkan penolakan warga. Ia meminta Pemko Padang komit dalam menjalankan aturan. PP merupakan aturan yang lebih tinggi.

Pernyataan ini dikuatkan oleh anggota Fraksi Perjuangan Bangsa, Aprianto. Dalam interupsinya, Aprianto mendesak anggota dewan dan Wakil Walikota yang hadir untuk turun ke lokasi. Sebab, menurutnya, tidak ada waktu lagi untuk menunda-nunda.

Bak gayung bersambut, anggota DPRD Padang yang lama di Komisi I DPRD Padang, Azirwan juga angkat bicara. “Ketika saya di komisi I, sudah dilarang beroperasi dan sampai sekarang belum ada rekomendasi dari komisi I untuk mencabut pelarangan tersebut,” tegas Azirwan.

Persoalan krematorium ini telah berlangsung sejak 2015. Sejumlah warga mengaku menolak keberadaannya di Pondok dengan beberapa alasan. Di antaranya tidak sesuai dengan PP 9/87.

Menindaklanjuti persoalan yang ada, Komisi I DPRD Padang, bersama satuan kerja perangkat daerah (SKPD mengunjungi lokasi krematorium awal Januari 2016.

Dalam kunjungan tersebut, Komisi I yang terdiri dari Sekretaris Komisi I Azirwan, Osman Ayub, Faisal Nasir, Yulisman, Surya Jufri Bitel dan Rafli didampingi Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Padang Afrizal Khaidir, Kepala BPMPTSP Padang yang kala itu dijabat Didi Haryadi, Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Padang Afrizal BR dan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Padang Edy Hasmi.

Dalam kunjungan tersebut, Komisi I meminta agar Krematorium HBT di Jalan Pasar Borong Kecamatan Padang Selatan agar tidak beroperasi atau melakukan aktivitas pembakaran untuk sementara hingga seluruh perizinannya terpenuhi. Keberadaan krematorium perlu mempertimbangkan lokasi, termasuk kepadatan penduduk dan keselarasan lingkungan hidup.

Faisal Nasir ketika itu menyampaikan, permasalahan utama krematorium HBT ialah terkait izin sehingga hal tersebut tidak ada kaitannya dengan teknologi yang digunakan, meskipun dinilai telah canggih.

Komisi I hanya bertugas melakukan pengawasan agar setiap tindakan sesuai dengan aturan dan kepentingan orang banyak sehingga krematorium dilarang beroperasi selama tidak ada izin agar tidak ada anggapan keberpihakan dari masyarakat setempat.

Kemabali ke paripurna kemarin, Ketua DPRD Padang sekaligus pimpinan sidang, Erisman mengatakan, persoalan yang disampaikan akan dibahas kembali di komisi.

“Persoalan ini akan dibahas lagi di komisi, bagaimana izin dan sebagainya,” ungkap Erisman yang diamini oleh Wakil Ketua DPRD Padang, Wahyu Iramana Putra.

Selain dua pimpinan itu, sidang paripurna juga dihadiri oleh pimpinan lain, yakni Wakil Ketua DPRD Padang, Muhidi dan Sekwan Ali Basar serta dihadiri Sekda, Asnel, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan undangan lainnya.

“Tadi sudah sama-sama kita ketahui, akan ada pembahasan di tingkat komisi. Bagaimana hasilnya nanti, Pemko akan merujuk ke sana,” kata Wakil Walikota Padang, Emzalmi saat dimintai tanggapan usai paripurna.

Ia mengaku tidak mengetahui secara detail soal izin yang telah dikeluarkan. Hanya saja, apabila sudah ada izin, tentu telah melewati persyaratan dan proses administrasi. Terkait adanya penolakan warga, Emzalmi mengaku belum dapat mengambil sikap. Pihaknya akan melihat hasil pembahasan di DPRD Padang.

Namun, apabila ditemui adanya kesalahan dalam pengurusan izin, tidak tertutup kemungkinan pihaknya akan mengkaji ulang perizinannya. “Bisa saja (tinjau ulang, red). Untuk lebih rinci soal izin ini, sebaiknya langsung ke BPMPTSP (Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu),” ungkap Emzalmi.

Hanya saja, hingga berita ini naik cetak, Padang Ekspres belum berhasil menghubungi kepala BPMPTSP Padang, Hervan Bahar. Meski nomornya menyambung saat dikontak, tapi tak diangkat. Layanan pesan singkat yang dikirim pun tak dibalas.

Sementara, Ranperda tentang Barang Milik Daerah dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang disampaikan, kedua Ranperda itu merupakan tindaklanjut dari UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Ranperda Barang Milik Daerah.

“Kami berharap, kedua Ranperda ini dapat dibahas dengan sebaik-baiknya. Sehingga, bisa bermanfaat bagi kemajuan kota ini,” ujar Emzalmi. (*)

 

© 2014 Padek.co