Masalah Nagari dan UU Desa


Wartawan : Asrinaldi A - Anggota Dewan Riset Daerah Sumbar - Editor : Riyon - 20 March 2017 12:33 WIB    Dibaca : 129 kali

 

Dalam rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Sumbar beberapa hari lalu, terungkap beberapa masalah strategis terkait pelaksanaan bernagari. Beberapa masalah yang perlu mendapat perhatian dan penanganan segera oleh pemerintah, yaitu menyangkut regulasi yang masih tumpang tindih dan bahkan ada regulasi yang belum diterbitkan. 

Sebagaimana diketahui, pelaksanaan bernagari di Sumbar haruslah mengacu pada UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Namun, turunan regulasi terkait dengan desa atau nagari di Sumbar seperti yang diamanatkan UU Desa ini belum juga dapat dituntaskan. Misalnya saja, hingga saat ini praktik bernagari di Sumbar masih mengacu pada Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi No 2 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari. Landasan yuridis perda ini jelas mengacu pada UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan PP No 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Sementara masalah nagari yang juga dihadapi oleh masyarakat Sumbar adalah persoalan Dana Desa (DD). Dari segi jumlah DD yang dialokasikan oleh pemerintah pusat justru tidak sebanding dengan jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan, dan tingkat kesulitan daerah. Apalagi, sejak direvisi PP No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa dengan PP No 22 Tahun 2015 formula pembagian DD ini pun berubah. 

 


Silahkan Login Untuk Lanjut Membaca

Username/ Email
Password
© 2014 Padek.co