Harian Pagi Padang Ekspres | Koran.Padek.co

Masalah Nagari dan UU Desa


Wartawan : Asrinaldi A - Anggota Dewan Riset Daerah Sumbar - Editor : Riyon - 20 March 2017 12:33 WIB    Dibaca : 140 kali

 

Dalam rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Sumbar beberapa hari lalu, terungkap beberapa masalah strategis terkait pelaksanaan bernagari. Beberapa masalah yang perlu mendapat perhatian dan penanganan segera oleh pemerintah, yaitu menyangkut regulasi yang masih tumpang tindih dan bahkan ada regulasi yang belum diterbitkan.

Sebagaimana diketahui, pelaksanaan bernagari di Sumbar haruslah mengacu pada UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Namun, turunan regulasi terkait dengan desa atau nagari di Sumbar seperti yang diamanatkan UU Desa ini belum juga dapat dituntaskan. Misalnya saja, hingga saat ini praktik bernagari di Sumbar masih mengacu pada Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi No 2 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari. Landasan yuridis perda ini jelas mengacu pada UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan PP No 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Sementara masalah nagari yang juga dihadapi oleh masyarakat Sumbar adalah persoalan Dana Desa (DD). Dari segi jumlah DD yang dialokasikan oleh pemerintah pusat justru tidak sebanding dengan jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan, dan tingkat kesulitan daerah. Apalagi, sejak direvisi PP No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa dengan PP No 22 Tahun 2015 formula pembagian DD ini pun berubah.

Prinsip pemerataan dengan cara membagi habis anggaran DD yang dialokasikan oleh pemerintah pusat ini telah merugikan masyarakat Sumbar. Apa boleh buat, jumlah nagari yang sedikit akibat dikembalikannya kehidupan berdesa yang diatur sebelumnya melalui UU No 5 Tahun 1979 diubah kembali menjadi nagari yang menyebabkan jumlah desa sebelumnya 3.183 desa dilebur kembali ke dalam 543 nagari.

Peleburan desa menjadi nagari ini dimungkinkan karena dilaksanakannya UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Pada aspek ini, desa-desa pada masa itu dikembalikan lagi menjadi jorong di nagari. Hingga saat ini, jumlah nagari dan desa di Sumbar telah mencapai 754 nagari dan 126 desa. Karena basis penghitungan pembagian DD ini adalah pada berapa jumlah desa yang terdapat di suatu daerah, maka jumlah DD yang diterima masyarakat Sumbar tentu lebih sedikit dibandingkan dengan provinsi lain yang memiliki desa yang jumlahnya cukup banyak.

Sebagai perbandingan, dengan jumlah penduduk Sumbar yang mencapai 5,6 juta, penerimaan dana desa untuk tahun 2016 hanya mencapai Rp 486 miliar lebih. Sementara Provinsi Aceh yang penduduknya hanya berjumlah 5,1 juta dengan jumlah desa mencapai 6.474, maka masyarakatnya memperoleh Dana Desa sebesar Rp 3,8 triliun.

Penataan Nagari

Tidak ada cara lain bagi Pemprov Sumbar kecuali mendorong pemerintah kabupaten/kota melakukan penataan nagari. Langkan penataan nagari ini sangatlah penting, khususnya memekarkan nagari yang penduduknya cukup banyak dan wilayahnya luas. Ini dimaksukan selain untuk meningkatkan penambahan jumlah DD yang dikucurkan oleh pemerintah pusat untuk desa/nagari, juga untuk memudahkan pelaksanaan pembangunan di desa/nagari. Memang isu pemekaran ini juga mendatangkan polemik dari banyak pihak, khususnya yang keberatan dengan kebijakan penataan ini yang dianggap dapat mengancam eksistensi sosio kultur masyarakat di nagari yang tercerabut dari akar kesejarahannya dalam masyarakat.

Walaupun begitu, pemerintah provinsi melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Sumbar tentu memiliki formula yang sesuai untuk mencegah tercerabutnya akar kesejarahan masyarakat melalui kebijakan penataan nagari ini. Bagaimanapun, mendorong pelaksanaan pemekaran nagari adalah salah satu cara agar DD di Sumbar bisa bertambah, terutama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  

Memang ada pemikiran untuk menjadikan kembali jorong setara dengan desa, tanpa harus memekarkan nagari sebagaimana yang pernah dilakukan tahun 1983 silam. Wacana ini juga sempat mencuat dalam beberapa forum pembuatan kebijakan yang difasilitasi oleh pemerintah provinsi. Tapi sayangnya, pemerintah pusat mengganggap jorong tidak setingkat dengan desa, terutama dari aspek “kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang jelas dan otonom dalam mengurus urusan rumah tangganya.” 

Problematika lain yang juga dihadapi oleh nagari adalah ketersediaan sumber daya untuk mengelola keuangan yang cukup besar dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program pembangunan yang dilaksanakan. Apalagi selain dana desa, juga ada Alokasi Dana Desa (ADD) yang dianggarkan dari Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus dalam APBD pemerintah daerah.

Dapat dibayangkan jika jumlah uang yang diterima nagari yang banyak ini tidak dikelola dengan baik sesuai dengan prinsip good governance tentu akan menimbulkan persoalan hukum dikemudian hari. Oleh karenanya, perlu ada sumber daya yang terlatih untuk mengelola program yang dilaksanakan dan pelaporan penggunaan keuangannya.

Penguatan Kelembagaan

Pelaksanaan bernagari atau berdesa di Indonesia juga masih belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Hingga saat ini, masih banyak peraturan perundang-undangan yang harusnya dibuat pemerintah pusat masih belum dapat diselesaikan. Padahal, regulasi ini menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan kehidupan bernagari dan desa yang muaranya pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Paling tidak, melalui rapat koordinasi yang difasilitasi oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Sumbar ini telah menghasilkan beberapa kesimpulan yang bermuara pada kebijakan yang nantinya dapat dibuat oleh pemerintah provinisi. Di antara kesimpulan yang bisa dijadikan dasar pembuatan kebijakan itu adalah peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di nagari, khususnya melalui pelaksanaan pelatihan perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan. Melalui pelatihan ini diharapkan DD dan ADD dapat dimanfaatkan secara optimal yang tercermin dari perencanaan dan penganggaran nagari/desa melalui proses partisipasi secara transparan, akuntabel, serta efektif dan efisien.

Semoga saja apa yang menjadi keinginan bersama melalui pembangunan yang dilaksanakan di nagari dengan memanfaatkan DD dan ADD ini bisa berimbas pada kesejahteraan masyarakat Sumbar. Jika ini dapat dilaksanakan, maka program pemerintah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa tentu akan terwujud dengan sendirinya. (*)

© 2014 Padek.co