Harian Pagi Padang Ekspres | Koran.Padek.co

Krematorium HBT Disorot Lagi


Wartawan : Eka Rianto - Padang Ekspres - Editor : Riyon - 20 March 2017 11:54 WIB    Dibaca : 205 kali

 

Wismar: Tak Sesuai PP Nomor 9 Tahun 1987

Keberadaan krematorium yang berada di Jalan Pasar Borong III kawasan Pondok kembali menjadi sorotan DPRD Padang. Meski sempat ditutup dan tak boleh beroperasi, krematorium ini dikabarkan bakal kembali beroperasi.

Anggota DPRD Padang Wismar mengaku mendapatkan laporan dari masyarakat kalau krematorium itu akan beroperasi lagi.

“Warga di sekitar Pondok memberi tahu kami kalau krematorium itu kembali dibuka. Makanya kami respons dengan mencari tahu. Ternyata memang benar ada rencana dilakukan kremasi di lokasi tersebut, Senin (20/3) pukul 14.00,” katanya kepada wartawan di kawasan Pondok, Sabtu (18/3).

Dia menegaskan, jika kembali beroperasi, artinya pihak pengelola menyalahi aturan. Yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman.

Dalam PP tersebut, BAB II Penunjukan, Penetapan, dan Pemberian Hak Atas Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman, pada Pasal 2, Ayat 3, pada poin (a) tidak berada dalam wilayah yang padat penduduknya.

Wismar menjelaskan, posisi krematorium itu sampai saat ini masih berada di lokasi permukiman yang padat penduduk. Lalu pada poin (c) memperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan hidup. “Itu makanya krematorium itu mendapatkan penolakan warga,” sebutnya.

Sebagai wakil rakyat, dia meminta Pemko Padang komit dalam menjalankan aturan. PP merupakan aturan yang lebih tinggi. “Sampai saat ini belum ada revisi PP tersebut,” katanya didampingi Anggota DPRD Padang lainnya, Aprianto.

Dia juga meminta agar pihak pengelola bisa memahami kondisi sosial dan politik saat ini. Jangan sampai karena krematorium ini timbul konflik SARA. Apalagi suhu politik secara nasional sedang tak kondusif.

Sebelumnya, 11 November 2015, sejumlah warga Padang melakukan demo untuk menolak keberadaan krematorium ini. Demonstran meminta agar lokasi dipindahkan, bukan berada di lokasi permukiman penduduk. Krematorium ini dikelola oleh Himpunan Bersatu Teguh (HBT).

Anggota DPRD Padang pada 2 November 2015 juga mendatangi langsung lokasi ini. Pada akhirnya, pengelola tak melanjutkan pengoperasian krematorium ini.
Tuako HBT Andreas menyebutkan, krematorium yang dikelola kelompoknya ini telah memiliki izin.

Dia mengatakan, izin telah dikeluarkan Pemko Padang. Bahkan, sebelum izin dikeluarkan, DPRD Padang telah memberikan rekomendasi kalau krematorium itu layak dioperasionalkan.

Ketika ditanya terkait nomor izin dan kapan dikeluarkan, Andreas mengaku tak ingat secara rinci. Namun dia memastikan izin itu diberikan oleh Wako Padang pada tahun 2017 ini. “Ada surat izinnya. Kalau tak ada izin, kami tak berani,” jelasnya.

Andreas juga tak menjelaskan secara rinci rekomendasi dari DPRD Padang. “Yang jelas dari rekomendasi DPRD itu, salah satu penilaian Pemko dalam mengeluarkan izin,” katanya.

Dia tak menjawab dengan tegas adanya PP yang mengatur lokasi krematorium tak boleh di kawasan permukiman padat penduduk. Dia menyampaikan dengan keluarnya izin, tentu telah melalui analisa dan kajian. “Sebelum keluar izin, pastinya ada analisa dan kajian dari berbagai segi,” katanya.

Dia meminta persoalan ini jangan dibawa ke ranah politik. Dia menduga ada oknum yang menunggangi hal ini. Terpisah, Kepala Dinas Tata Ruang Tata Bangunan dan Permukiman Padang Afrizal menyebutkan, izin mendirikan bangunan (IMB) atas krematorium dalam sepengetahuannya tak ada. Namun yang ada IMB persemayaman jenazah.

“Kalau IMB persemayaman jenazah telah dikeluarkan sejak lama. Kalau tak salah saya tahun 2012. Karena saya saat itu belum di dinas ini,” katanya saat dihubungi lewat ponselnya, kemarin (19/3).

Menanggapi terkait rekomendasi DPRD Padang, anggota DPRD Aprianto membantah ada surat itu. Dia telah berkoordinasi dengan Ketua Fraksi Perjuangan Bangasa. Hasilnya memanì tak ada rekomendasi DPRD.

“Sepengetahuan saya, DPRD Padang melalui Komisi I, tidak pernah mengeluarkan surat persetujuan atau rekomendasi untuk mengizinkan keberadaan Krematorium tersebut. Kalau pun ada, tolong tunjukan bukti fisik surat rekomendasi itu. Kalau tidak, berarti mereka sudah menggada-ada dan mencoba untuk merusak citra lembaga terhormat ini,” katanya. (*)

 

© 2014 Padek.co