Harian Pagi Padang Ekspres | Koran.Padek.co

Perketat Pengawasan Dana Nagari


Wartawan : Tim Padang Ekspres - Editor : Riyon - 20 March 2017 11:51 WIB    Dibaca : 43 kali

 

Penggunaan Harus Sesuai Aturan

Anggaran Dana Nagari (AND) tahun ini di sejumlah daerah meningkat dibandingkan tahun lalu. Ini tugas berat pemerintah daerah dalam meningkatkan sumber daya masyarakat (SDM) pengelola dana nagari tersebut.

Seperti Pemkab Pasaman Barat (Pasbar), tahun 2017 ini menerima ADN sebesar Rp 98,4 miliar sementara tahun 2016 hanya Rp19,6 miliar. Dana itu secara simbolis telah diserahkan dalam bentuk Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dana Desa dan alokasi dana nagari belum lama ini. 

Bupati Pasbar Syahiran menyampaikan, data dari Kementerian Desa, dana desa terus mengalami peningkatan sejak tahun 2015 sebesar Rp 20,8 triliun, tahun 2016 naik menjadi Rp 46,9 triliun dan tahun 2017 naik lagi menjadi Rp 60 triliun. Diprediksikan dana desa ini akan naik lagi tahun 2018 menjadi Rp 120 triliun.

“Total anggaran di nagari mencapai Rp 98,4 miliar,” papar Syahiran. 

Syahiran menambahkan, melihat besarnya alokasi dana tersebut tentunya perlu menjadi perhatian semua pihak. Pengelolaan dana nagari diharapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

“Untuk itu kami terus melakukan perbaikan mulai dari regulasi untuk nagari, peningkatan kapasitas bagi perangkat nagari maupun lembaga-lembaga nagari lainnya serta meningkatkan pengawasan dan pembinaan melalui OPD terkait,” tambah Syahiran.

Di sisi regulasi tahun ini, tegas Syahiran Pemkab telah menetapkan 5 Peraturan Bupati mulai dari alokasi dana desa, alokasi dana nagari, pedoman penyusunan APBNagari, standar biaya nagari serta penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari. 

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Pasbar, Etris Dsem mengatakan, keuangan desa dan nagari harus dikelola dengan transparan dan disiplin anggaran.

Penyerahan secara simbolis dan pelatihan dana desa diikuti 150 orang terdiri dari camat, wali nagari, sekretariat nagari, bendahara, kapolsek, dan koramil.

Di sisi lain, hingga saat ini Pemkab Pasbar sudah merekomendasikan ke Gubernur Sumbar 34 nagari persiapan atau nagari pemekaran. Ditargetkan tahun 2018, Pemkab Pasbar sudah memiliki  96 nagari dari 19 nagari induk.

Di Dharmasraya, tahun 2016 yang lalu ADN mencapai Rp 81,35 miliar. Dana ini sudah direalisasikan kepada seluruh nagari. Sebanyak 52 nagari sudah memberikan laporan pertanggungjawaban.

Ada satu nagari yang belum menyerahkan laporan pertanggungjawaban dana nagari tersebut, yakni Nagari Tanjungalam Kecamatan Asamjujuhan. Kepala Bidang Pemerintah Nagari Pemkab Dharmasraya  Sasrawati menyebutkan, pihak Nagari Tanjungalam sudah menyerahkan laporan tersebut.

“Namun setelah kita teliti ternyata LPJ itu belum lengkap dan harus diperbaiki atau disempurnakan. Secara umum kendalanya adalah wali nagari dan perangkatnya yang masih baru,” ujarnya. 

Untuk tahun 2017 dana nagari meningkat menjadi Rp101,598 miliar. "Kita berharap dengan adanya dana nagari tersebut seluruh nagari yang ada di Kabupaten Dharmasraya akan semakin maju,” katanya.

Ke depan diharapkan dana desa tersebut betul-betul dimanfaatkan  sesuai peruntukannya. Untuk pembangunan  fisik sekitar 70 persen, untuk pemberdayaan 10 persen dan sekitar 20 persen diperuntukan bagi Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag). 

Camat Sungairumbai, Rasul Hamidi menegaskan, seluruh dana nagari yang diperuntukkan kepada seluruh nagari yang ada di kecamatannya sudah direalisasikan sesuai peraturan. (*)

© 2014 Padek.co