Harian Pagi Padang Ekspres | Koran.Padek.co

Berawal dari Pembiaran menjadi Kebiasaan


Wartawan : Khairian Hafid - Padang Ekspres - Editor : Riyon - 12 March 2017 11:58 WIB    Dibaca : 133 kali

 

Revolusi Kebudayaan Upaya Pencegahan Pungli

Persoalan pungutan liar (pungli) merupakan kultur yang sudah terbangun sejak lama dan sesuatu dipahami masyarakat. Sementara itu, keberadaan Tim Saber Pungli dianggap tidak akan efektif mampu mengurangi tindakan tersebut. Keberadaan tim ini ibarat jawaban sementara ketika terjadinya darurat moral di tengah-tengah masyarakat.

Munculnya budaya pungli sebagai akibat terbuka ruang kemudahan tatkala aturan dan sistem dianggap rumit dan berbelit. Ini membuka kesempatan bagi oknum tertentu menawarkan kemudahan dalam mencapai suatu urusan.

“Persoalan pungli itu bukan hanya menyangkut sistem. Tapi juga menyangkut masalah kultur yang telah dibangun keberadaannya selama ini. Hal itu telah mengakar di tengah masyarakat kita. Jika tidak ada maka tentu tidak akan muncul yang namanya tim saber pungli,” ucap pakar Sosiologi Hukum dari IAIN Imam Bonjol Padang, M Taufik, saat ditemui Padang Ekspres, Jumat (10/3).

Pengakaran inilah yang semestinya menjadi tugas dalam penumpasan pungli ini. Tentunya perlu upaya kerja keras. Tak sekadar membentuk tim, menunggu laporan masyarakat, tanpa membenahi sistem. Upaya yang dilakukan mesti nyata, tak bisa dianggap enteng.

Di samping itu perilaku pungli terjadi akibat penyimpangan moral. Pasalnya pungli yang terjadi seakan menjadi hal biasa. Padahal sudah jelas memungut di luar ketentuan, masyarakat masih merasa nyaman. Tak menjadikan sebuah persoalan yang mesti dituntaskan. Makanya dikatakan penyimpangan moral.

“Tentu perlunya kesadaran masyarakat terhadap sistem yang telah dibangun sehingga tidak ada ruang bagi siapapun bertransaksi sesuai aturan yang telah ada. Sampai saat ini keberadaan tim saber pungli belum jelas, apakah akan permanen, defenitif atau sementara saja. Jelas keberadaannya tidak lepas dari jawaban kondisi darurat moral yang sementara, dan belum tentu menjawab seluruh permasalahan pungli,” ucapnya.

Oleh sebab itu, untuk menekan keberadaan pungli perlu adanya revolusi kebudayaan baik ditingkat birokrasi maupun masyarakat yang mengubah sistem dan kultur selama ini. Karena banyak hal yang mendorong pungli. Selama ini negara terkesan membiarkan sehingga terjadinya kompromi dibukanya ruang pungli.

“Kultur yang ada selama ini mendorong untuk dibukanya ruang dilakukannya pungli. Tentu semua harus berbenah, baik ditingkat birokrasi maupun masyarakat. Ini saling keterkaitan dan revolusi kebudayaan itu dalam makna nilai yang sesungguhnya,” katanya.

Dia menambahkan negara sudah semestinya membuat sistem yang cepat dan tidak ribet. Sehingga jalan pintas untuk memudahkan sesuatu yang mengakibatkan pungli itu tidak berkembang. Masalah pungli ini mesti didudukkan dahulu makna yang sesungguhnya.

Kepala Ombudsman Perwakilan Sumbar, Yunafri mengatakan terbentuknya perilaku pungli di tengah masyarakat dan telah dikukuhkannya tim saber pungli sebagai jawaban untuk mengatasi permasalahan pungli. Namun menurutnya, masih belum jelas regulasi terhadap gerak tim saber pungli.

“Kalau kita perhatikan seakan masih mandul, aturannya masih samar serta penganggarannya seperti apa? Apa-apa saja yang termasuk ke dalam kategori pungli. Memang kita pahami masalah pungli adalah musuh bersama dan sudah semestinya tidak ada,” ujarnya kepada Padang Ekspres.

Makanya perlu ketentuan yang jelas. Jangan sampai ada samar dalam aturan. Kesamaran inilah yang menjadi peluang terjadinya praktik pungli di tengah masyarakat. Jika ada ketegasan batasan, tentunya bisa dipahami masyarakat.

Dijelaskannya, kebudayaan orang Timur disinyalir menjadi faktor terbukanya ruang untuk saling menolong dan memberi. Ketika ada urusan yang dianggap sulit dan berbelit, upaya memberikan bantuan dalam bentuk uang seakan menjadi pertolongan yang dapat menyelesaikan semua urusan.

“Kita suka menolong dan membantu, jika dapat diselesaikan maka akan diberi imbalan lebih. Apalagi dalam persoalan birokrasi yang saat ini seakan menyulitkan. Sehingga membuka ruang untuk kemudahan dengan cara yang tidak tepat,” ucapnya.

Istilah inilah yang kerap membuka peluang. Masyarakat merasa telah dibantu. Jika tak dibantu, tentu proses yang dilewati akan panjang, lama, dan rumit. Padahal, jika semuanya menjalankan aturan yang ada, tentu tak semuanya bisa berjalan sama.

Jika ada bisa dipermudah, tentu ada yang merasa dipersulit. Karena merasa dipermudah itu, masyarakat memberikan imbalan. Melihat peluang ini, oknum petugas seperti di pemerintahan memanfaatkannya.

Menurutnya, semua elemen mesti berbenah, dalam rangka pencegahan dan pemberantasan pungli. Pentingnya sosialisasi kepada seluruh elemen, jika itu masih terjadi maka mesti ada hukuman yang diberlakukan untuk para pelaku pungli.

“Termasuk adanya keterlibatan aparat penegak hukum sehingga budaya pungli yang ada selama ini dapat ditekan keberadaanya,” sebutnya.

Terpisah, pengamat hukum Unand Elwi Danil mengatakan persoalan pungli merupakan kategori perilaku korupsi yang berkembang di masyarakat. Untuk memperoleh sesuatu dari apa yang bukan miliknya.

“Persoalan pungli ini bisa terjadi karena pembiaaran serta tidak adanya upaya pencegahan untuk pemberantasan. Di sisi lain masyarakat seakan membiarkan kondisi tersebut terjadi,” katanya saat dihubungi Padang Ekspres, kemarin (11/3).

Persoalan pungli menurutnya marak terjadi di sektor pelayanan publik. Ditegaskannya, tim saber pungli yang telah terbentuk agar dapat menyentuh pada sektor pelayanan publik yang ada agar kinerjanya berjalan efektif.

“Tim saber bukan sekadar menunggu laporan saja. Justru menjemput bola merupakan hal uang mesti dilakukan dan menindaklanjuti setiap informasi yang diterima. Jangan sampai tidak adanya laporan tidak berbuat apa. Karena bagimanapun pungli bukan hanya terjadi secara terang-terangan tapi juga marak dengan cara terselubung,” tutur Guru Besar Unand tersebut.

Dia tak menampik di tengah masyarakat juga kerap terjadi. Oknum masyarakat memanfaatkan situasi yang ada. Pekerjaan-pekerjaan fisik menjadi sasaran empuk. Akhirnya berimbas pada biaya tak terduga yang tak dianggarkan sebelumnya.

Sudah semestinya, jika ada mendapati oknum yang melakukan pungli untuk diproses secara hukum. Agar memberikan dampak terhadap perilaku pungli yang dilakukan oknum lainnya. Oknum ini baik yang berkaitan pemerintah maupun tidak pemerintahan.

Dia melihat gebrakan tim saber pungli ini bisa dilakukan dari hal-hal yang kecil. Tak hanya fokus pada lembaga pemerintahan saja. Adanya praktik pungli semestinya menjadi sasaran tim.

“Jika perlu ditambah personel agar efektif. Pelakunya diproses secara hukum, juga bagi masyarakat jangan membantu bagi pelaku pungli agar dimudahkan urusan,” katanya.

Di samping itu, pemerintah juga harus berbenah. Jangan hanya mencegah tapi mengupayakan tidak ada ruang bagi oknum pelayanan publik untuk melakukan pungli ini. Baik itu sektor birokrasi, adminstrasi, ini mesti dibenahi. Sehingga masyarakat merasa nyaman dan menghindari hal-hal yang bersifat pungli ini. (*)

© 2014 Padek.co