Harian Pagi Padang Ekspres | Koran.Padek.co

Ulama dan Sensitivitas Umat


Wartawan : Donny Syofyan - Dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas - Editor : Riyon - 17 February 2017 11:33 WIB    Dibaca : 93 kali

 

Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Barat dinyatakan ditutup karena tidak ada anggaran operasional. Penutupan tersebut mulai berlaku dari awal Februari dan dua orang petugas administrasi terpaksa di istirahatkan. Hal ini disampaikan oleh Ketua MUI Sumbar Gusrizal Gazahar melalui akun media sosialnya Facebook. Penyataan yang diunggah pada pukul 10.21, Rabu (8/2) tersebut menuai tanggapan dari berbagai netizen.

Dari pelbagai tanggapan tersebut, garis merah bisa ditarik bahwa kunci keberlangsungan MUI sebagai lembaga terbuhul erat dengan partisipasi umat secara finansial, semisal donasi secara independen dan transparan. Isu MUI di ranah Minang ini memang berbarengan dengan tren marjinalisasi ulama dan tokoh-tokoh Islam seiring dengan kasus penistaan agama oleh Ahok.

Namun sebagai blessing in disguise (rahmat terselubung), eskalasi kezaliman terhadap umat sebetulnya telah menegakkan sensitivitas umat untuk kembali kepada agamanya dalam membentuk kemandiriannya. 

Pada sidang pertemuan pleno pengurus Nadhatul Ulama (NU) bulan Juli 2016, mantan menteri dan intelektual Muslim Rokhmin Dahuri mengatakan dalam sambutannya bahwa sungguhpun secara faktual berjumlah 87 persen dari populasi negara ini, umat Islam hanya mengontrol 12 persen dari perekonomian.

Kemarahan umat atas ketidakadilan kue kesejahteraan dan ekonomi ini sebetulnya memberikan energi bagi perjuangan panjang perwujudan politik identitas Islam. Peristiwa 411 dan 212 membuktikan bahwa gerakan umat bukan lagi sekadar gerakan pinggiran tapi sudah mulai mendesir ke persoalan ekonomi.

Himbauan untuk memboikot produsen roti Sari Roti atas penyesalan dan penolakannya sebagai ‘sponsor resmi’ atas aksi 212 sejatinya menggabungkan politik identitas dan daya tawar ekonomi. Yang menjadi sentral dalam hal ini adalah solidaritas Muslim. Ini mengingatkan kita pada aksi gerakan BDS (Boycott, Divestment and Sanctions) yang menentang perusahaan-perusaaan Eropa yang menyokong pendudukan Israel atas tanah Palestina.

Menariknya, Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Muhammadiyah meluncurkan gagasan di Surabaya untuk mendirikan sebuah toko roti, persis bernama Al-Maidah—sebuah surah dalam Al Quran yang menjadi sasaran penghinaan Ahok—untuk menyaingi Sari Roti dan perusahaan-perusahaan roti lainnya yang tidak dikendalikan oleh pengusaha Muslim.

Perusahaan rintisan (startup) Muslim ini telah terinspirasi oleh kisah sukses usaha Roti Suryadan Roti Oemar. Keduanya dimiliki oleh sosok Muslim yang taat, Krisno. Ia mengatakan kepada awak media bahwa toko rotinya hanya menggunakan tepung yang diproduksi oleh Muslim pribumi, tidak diproduksi oleh konglomerat. Saat ini kelompok konglomerat yang memproduksi tepung terigu masih dikuasai oleh pengusaha non-Muslim, terutama Salim-Group Bogasari.

Ketidakadilan kuasa dan aparat terhadap ulama dewasa ini memang memuncak dan beroleh momentum di bawah pemerintahan Jokowi. Seusai mengkriminalisasi tokoh-tokoh Front Pembebesan Islam (FPI)—semisal Rizieq Shihab karena dianggap menghina Pancasila dan Munarman lantaran membela kewajiban Muslim di Bali untuk melakukan ibadah Jumat—belakangan polisi terus menyasar tokoh-tokoh Islam yang dianggap mewakili wajah Islam radikal. 

Ketika FPI mengumumkan akan menyelenggarakan aksi 11 Februari (112), polisi menanggapinya dengan memanggil dan menginterogasi Bachtiar Nasir dalam kasus pencucian uang. Bachtiar adalah Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa-Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI). Ia diduga telah menyalahgunakan dana yang disumbangkan oleh kaum Muslimin untuk aksi 411 dan 212. 

Dalam konteks MUI, upaya-upaya peminggiran secara niscaya terus dihembuskan oleh pihak pemegang otoritas, baik secara finansial maupun legal. Secara finansial, ia tidak lagi beroleh dana Bansos karena dianggap bertentangan dengan peraturan perundangan, tidak dianggarkan dalam APBD. Secara legal formal, fatwa-fatwanya mulai diredam.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian pernah memberikan teguran keras kepada Kapolres Bekasi dan Kulon Progo atas keluarnya surat edaran perihal imbauan yang merujuk pada fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang larangan penggunaan atribut Natal bagi umat Islam. Ia mendesak agar surat edaran itu segera dicabut dengan dalih Fatwa MUI bukan rujukan hukum positif. Alasan ini segera terbantahkan ketika Busyro Muqoddas menegaskan bahwa Fatwa MUI adalah bagian hukum positif.

Persoalan sertifikasi ulama lagi-lagi menjadi pukulan berikutnya bagi para pendakwah dan ulama. Menanggapi isu ini, Kepala Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat Kemenag Mastuki, membantah laporan yang bergulir di media sosial menyangkut sertifikasi ulama tersebut. Dia menyampaikan hal tersebut menyusul beredarnya informasi seputar hal teknis menyelenggaraan sertifikasi khatib. Menurut Mastuki, Kemenag tidak akan melakukan sertifikasi khatib.

Kemenag juga tidak akan mengintervensi materi khotbah. Merespon saran dan masukan dari masyarakat, Kemenag sedang mempertimbangkan untuk melakukan standardisasi khatib Jumat.

Lebih lanjut Mastuki menyebut bahwa memberikan kriteria kualifikasi atau kompetensi minimal yang harus dimiliki oleh seorang khatib Jumat agar khotbah disampaikan oleh ahlinya, serta sesuai syarat dan rukunnya. Dalam praktiknya, standardisasi juga tidak akan dirumuskan Kemenag karena hal itu menjadi domain ulama. Penentuan standardisasi seorang khatib, sepenuhnya kompetensi ulama, bukan domain Kemenag. Kemenag hanya sebagai fasilitator.

Hari-hari ini memang merajalelanya fitnah terhadap ulama: minus akhlak kepada ulama namun surplus menjilat pada pemegang kuasa. Persoalan kian runyam tatkala sebagian umat Islam juga ikut-ikutan menari dengan irama gendang yang ditabuh oleh mereka yang memang berlaku fobia terhadap Islam. 

Sayangnya sejumlah kaum terdidik Muslim juga menjadi kaum epigon. Mereka memberikan apresiasi kepada pihak Barat yang menentang kekerasan fisik terhadap umat Islam di Amerika, Kanada hingga Eropa, namun justru memalingkan muka kepada ulama dan umat yang terlibat aksi 212, 414 dan 112. Dalam perspektif teori kritis, inilah sebentuk sikap inferior pascakolonial: sesuatu yang datang dari Barat selalu bagus, sementara apapun yang lahir dari Timur, apalagi berbau agama, dianggap kolot, rendah dan tidak keren. (*)

 

© 2014 Padek.co