Anggaran KI dan KPI Terbentur UU


Wartawan : Eka Rianto - Padang Ekspres - Editor : Riyon - 11 January 2017 11:28 WIB    Dibaca : 6 kali

 

Hasil Hearing Komisi I DPRD Sumbar

Persoalan anggaran di Komisi Informasi (KI) Sumbar dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumbar menjadi perhatian serius Komisi I DPRD Sumbar. Kemarin, (10/1) Komisi I yang membidangi pemerintahan ini melakukan hearing dengan Pemprov Sumbar membahas masalah ini.

Dalam pertemuan tersebut terungkap ada aturan yang tak sejalan. Yakni UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi. Dalam aturan ini mengakomodir kalau dua lembaga publik ini diakomodir dan dibiayai APBD.

Namun dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan tentang organisasi perangkat daerah. Lalu, keluar PP Tahun 2016 yang menyatakan KI dan KPID tak masuk dalam perangkat daerah.

Ketua Komisi I DPRD Sumbar, Aristo Munandar mengatakan, karena tak ada landasan hukum yang jelas, membuat DPRD Sumbar tak berani menetapkan anggaran untuk kedua lembaga ini.

Anggota Komisi I DPRD Sumbar Mockhlasin mengakui aturan itu yang membuat anggaran tak bisa ditetapkan. “Makanya dibutuhkan “surat sakti” oleh pemerinah pusat melalui Kemendagri agar dapat anggaran,” ujarnya  diamini Anggota Komisi I lainnya, Komi Chaniago.

Menurutnya, jika dipaksakan juga dianggarkan, akan berdampak hukum. Karena itu perlu landasan hukum. Asisten I Pemprov Sumbar, Devi Kurnia mengatakan, Pemprov akan mengakomodir keinginan KI dan KPID. Untuk itu, Pemprov akan mempertanyakan ke Kemendagri mengapa bisa ini terjadi.

“Sebenarnya surat Gubernur untuk meminta kejelasan sudah dikirim dan dibalas. Kita akan ikut mencarikan solusi terkait persoalan ini,” katanya.

Aristo segera menjadwalkan konsultasi ke Kemendagri. “Kita harapkan ada tertulis sebagai landasan kita di DPRD untuk mengesahkan anggaran. Paling tidak di APBD Perubahan nanti,” katanya. 

Pamong senior yang juga staf ahli di DPRD Sumbar, Rusdi Lubis melihat persoalan intinya adalah undang-undang. Menurutnya, ada dua aturan yang berbeda sehingga wajar tak ada dianggarkan dalam APBD. Dia menilai upaya untuk meminta kejelasan ke Kemendagri adalah solusi.

Terkait menggunakan dana hibah, dia melihat peluang ini tak bisa. Pasalnya di APBD Sumbar dana hibah tak diakomodir. Sebelumnya, Ketua KI Sumbar Syamsu Rizal mengakui sudah mengecek anggaran untuk KI di anggaran 2017 dan ternyata memang tidak ada.

Salah satu solusinya, kata Syamsu Rizal, ada Surat Mendagri Nomor 910/5005/SJ kepada KI  Pusat yang bersifat menanggapi perencanaan dan penganggaran KI provinsi, kabupaten dan kota.

Dalam poin dua huruf c berkaitan dengan pembentukan KI provinsi, kabupaten dan kota berdasarkan UU No 14 Tahun 2008, tidak sejalan dengan pengaturan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sehingga perlu penyesuaian dengan menjadikannya bagian dari dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika. Artinya, jika di Pemprov, bisa masuk ke Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Biro Humas. (*)

 

© 2014 Padek.co