Penyuap Irman Gusman Dituntut 4 Tahun


Wartawan : Surya Purnama - Padang Ekspres - Editor : Riyon - 17 November 2016 11:39 WIB    Dibaca : 49 kali

 

Sutanto juga Terancam Bayar Denda Rp 1 M

Xaveriandy Sutanto penyuap mantan Ketua DPD RI Irman Gusman dituntut empat tahun penjara plus denda Rp 1 miliar atas kasus peredaran 30 ton gula pasir tanpa standar nasional Indonesia (SNI). Tuntutan itu dibacakan jaksa penuntut umum (JPU) Kejari Padang dalam persidangan di Pengadilan Negeri Padang, kemarin (16/11).

Pantauan Padang Ekspres di PN Padang, kemarin (16/11), sidang pembacaan tuntutan ini dimulai sekitar pukul 09.00 dan berakhir pukul 09.40. Sutanto sendiri mengenakan baju batik hijau bermotif cokelat.

Baju bermotif serupa, juga dipakai Sutanto dalam dua persidangan sebelumnya. Yakni, sidang pemeriksaan terdakwa pada Selasa (11/10), serta pemeriksaan saksi meringankan, Selasa (25/10).  

“Menuntut terdakwa dengan hukuman penjara selama 4 tahun, serta pidana denda sebesar Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan,” ujar JPU Kejari Padang Rikhi B ketikam membacakan berkas tuntutan.

Dalam pertimbangannya, JPU menyebut bahwa hal yang memberatkan hukuman Sutanto, karena perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, terdakwa tidak mengakui perbuatannya, dan berbelit-belit dalam persidangan. Sedangkan pertimbangan meringankan tuntutan, karena terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Sutanto sendiri dituntut melanggar pasal 113 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan juncto pasal 57 ayat (2) UU No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, jo Peraturan Menteri Pertanian No 68/Permentan/OT.140/6/2013 tentang Pemberlakuan SNI Gula Kristal Putih secara Wajib.

Menanggapi tuntutan JPU, Sutanto bakal mengajukan pledoi/nota pembelaan secara pribadi dan pledoi/pembelaan dari penasihat hukum. Sidang pembacaan pledoi ini digelar ini Rabu (23/11).

Sidang ini dipimpin hakim ketua Amin Ismanto. Sementara penasihat hukum terdakwa Defika Yufiandra, mengaku siap mengajukan pembelaan pada sidang selanjutnya.

Dia menilai, terdapat beberapa kelemahan dalam tuntutan terdakwa. Di antaranya, JPU dinilai mengesampingkannya fakta-fakta dalam persidangan. “Ada beberapa fakta persidangan yang tidak dimasukkan dalam tuntutan jaksa. Salah satunya keterangan ahli yang kami hadirkan,” ujar Defika.

Padahal, katanya, ahli tersebut menerangkan soal penjelasan pasal 57 ayat (7) UU 7 Nomor 2014 tentang Perdagangan yang membunyikan pemberlakuan penarikan barang dari distribusi, sebelum dikenakan pidana.

Dia menilai, jaksa tidak menilai adanya keanehan dari penyidikan gula tanpa SNI tersebut yang dilakukan kepolisian. Seharusnya diberlakukan terlebih dahulu sanksi administrasi, sebelum diproses secara pidana.

“Ada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk permasalahan perdagangan tanpa SNI itu. Namun, hal tersebut tidak diberlakukan dan langsung dipidana,” katanya.

Selain itu, Defika menyebut, kliennya juga sudah melakukan pengurusan pendampingan sertifikasi SNI terhadap produk gulanya pada 11 April 2016, sebelum penangkapan dilakukan polisi pada 26 April 2016.

”Sosialisasi terhadap SNI produk diterima dari Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi provinsi pada 12-13 April. Sementara klien kami sudah melakukan pengurusannya pada 11 April 2016 dan tengah diurus sebelum penangkapan dilakukan,” katanya.

Atas hal tersebut, pihak penasihat hukum berencana mengajukan pembelaan secara tertulis, termasuk buat Sutanto melalui pembelaan secara pribadi. “Kemungkinan klien kami juga akan menyiapkan pembelaannya secara pribadi, dan mengungkapkan fakta-fakta baru,” katanya. 

Selain menjadi terdakwa di PN Padang, Sutanto sendiri juga berstatus tersangka dalam kasus dugaan suap terhadap mantan ketua DPD Irman Gusman, serta suap oknum jaksa Kejati Sumbar atas nama Farizal. (*)

 

© 2014 Padek.co