Irman Klaim KPK tak Berwenang


Wartawan : JPNN - Editor : Riyon - 16 November 2016 11:15 WIB    Dibaca : 40 kali

 

Dirut Bulog Akui Diarahkan ke Memi

Sidang dugaan suap pengaturan distribusi gula impor yang menyeret nama Irman Gusman kembali digelar, kemarin (15/11). Mantan Ketua DPD RI itu mendapatkan kesempatan mengajukan eksepsi atau nota keberatan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dianggap tidak berwenang menangani perkara tersebut, karena nilai suap hanya Rp 100 juta dan tidak ada kerugian negara. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor PN Jakarta Pusat kemarin, kuasa hukum Irman diberikan waktu untuk membacakan eksepsi.

Tommy Singh, salah satu kuasa hukum menyatakan, dalam Pasal 11 Undang-Undang KPK disebutkan ada tiga syarat yang harus dipenuhi komisi antirasuah dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.

Yaitu, tindakan itu melibatkan penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara.

Yang kedua, kata Tommy, perkara itu harus mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat dan ketiga harus menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1 miliar. “Harus memenuhi syarat ini secara kumulatif,” terang dia. Jadi, ketiganya harus terpenuhi.

Dalam kasus Irman, syarat pertama sudah terpenuhi. Sebab, Irman merupakan penyelenggara negara. Sedangkan syarat kedua dan ketiga tidak terpenuhi.

Sebab, perkara tersebut tidak menjadi perhatian yang meresahkan masyarakat dan tidak ada kerugian negara. “Kasus itu baru mendapat perhatian setelah Ketua KPK Agus Rahardjo mengumumkan persoalan itu kepada publik,” terang dia.

Jika merujuk pada UU KPK, kata dia, maka KPK tidak berwenang menangani perkara tersebut. Nilai suap yang diterima Irman hanya Rp 100 juta. Tindakan yang dilakukan kliennya juga tidak menimbulkan kerugian negara.

Maqdir Ismail, kuasa hukum yang lain menyatakan, KPK sudah melakukan error in procedure atau kekeliruan beracara dalam menangani kasus tersebut. Ada sekitar 13 error in procedure yang dilakukan komisi antirasuah. Di antaranya, KPK mengabaikan hak tersangka untuk mendapatkan  pendampingan hukum setelah Irman ditangkap KPK. 

Selain itu, penyidik juga tidak memberitahukan apa yang disangkakan kepada tersangka, dan Irman juga tidak diberikan hak untuk menghadirkan saksi ahli yang meringankan dan mengutungkan tersangka saat pemeriksaan. Tidak hanya itu, penyidik juga melakukan pemberkasan perkara tanpa adanya hasil penyidikan tersangka. 

Pada saat penuntutan, terang Maqdir, tersangka juga tidak mendapatkan surat pelimpahan perkara yang memuat surat dakwaan. “Seharusnya surat itu diterima pada 28 Oktober bersamaan dengan pelimpahan perkara ke Pengadilan Tipikor,” ungkap dia.

Dengan adanya error in procedure itu, maka surat dakwaan tidak bisa diterima. Pihaknya menilai dakwaan itu cacat hukum, karena dibuat tidak cermat dan tidak jelas.

Yusril Ihza Mahendra, kuasa hukum yang lain menyatakan, pihaknya memohon kepada majelis hakim yang diketuai Nawawi Pamulango menerima eksepsi yang diajukan dan menolak dakwaan jaksa.

Menurut dia, Pengadilan Tipikor tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Ia juga meminta agar Irman dibebaskan dari tahanan. “Memulihkan harkat dan martabat terdakwa,” ucap dia.

Yusril juga mengajukan permohonan agar diperbolehkan untuk menghadirkan saksi ahli sebelum jaksa menyampaikan tanggapan terhadap eksepsi yang disampaikan tim kuasa hukum Irman. “Mohon Yang Mulia mempertimbangkan,” papar dia.

Hakim Nawawi menegaskan menolak permohonan kuasa hukum Irman yang ingin mendatangkan saksi ahli sebelum penyampaikan tanggapan eksepsi. “Kami tidak bisa menerima,” terang dia. 

Dia memberikan waktu kepada jaksa untuk memberikan tanggapan. Jaksa KPK meminta waktu untuk menyampaikan tanggapan. “Kami meminta waktu seminggu Yang Mulia,” ucap jaksa Ahmad Burhanudin.

Setelah eksepsi Irman, sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi atas terdakwa Xaveriandy Sutanto, direktur CV Semesta Berjaya (SB) dan istrinya, Memi. Keduanya merupakan pihak pemberi suap untuk mengatur distribusi gula impor di Sumbar.

Dalam sidang itu, jaksa KPK menghadirkan beberapa saksi. Yaitu, Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti, Kepala Divisi Regional Bulog Sumbar Benhur Ngkaimi dan Suhardi, kasi penjualan Perum bulog Sumbar.

Djarot dicecar berbagai pertanyaan. Salah satunya terkait perkenalannya dengan Irman dan Memi, dan penentuan CV SB sebagai distributor gula impor di Sumbar.

“Saya kenal Memi lewat Pak Irman,” terang dia. Irman pernah menghubungi Djarot dan mengabarkan kebutuhan gula di Sumbar. Irman lantas merekomendasikan nama Memi sebagai distributor.

Djarot lantas meminta nomor handphone Memi dan menghubunginya sendiri. “Kenapa Anda begitu intens penanganan distribusi gula di Sumbar. Padahal itu menjadi kewenangan devisi regional (Divre) Sumbar,” tanya Hakim Nawawi. Djarot menyatakan, dia ingin mengetahui gula bisa didistribusikan dengan baik.

Seperti diketahui, pada 16 September lalu, KPK melakukan tangkap tangan (OTT) terhadap Irman Gusman setelah menerima suap Rp 100 dari Xaveriandy dan Memi di rumah dinasnya di Jalan Denpasar. Suap itu diduga untuk mengatur jatah distribusi gula impor di Sumbar. (*)

 

© 2014 Padek.co