Irman dan Korupsi Korporasi


Wartawan : Rony Saputra - Pegiat Antikorupsi/Mahasiswa S-3 Ilmu Hukum Unand - Editor : Riyon - 05 October 2016 11:14 WIB    Dibaca : 48 kali

 

Suap Xaveriandy Susanto kepada Irman Gusman semakin hari semakin menarik untuk dikritisi. Banyak sisi yang bisa dipelajari dari kasus suap yang melibatkan ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI ini. Salah satunya adalah dari sisi pelaku suap, yaitu Xaveriandy Susanto selaku direktur utama dari CV Semesta Berjaya. 

Diberitakan bahwa Xaveriandy dan istrinya, Memi, ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat transaksi suap Rp 100 juta kepada Irman sekitar pukul 02.00 WIB di rumah dinas Irman Gusman. Dugaan suap tersebut berhubungan dengan penambahan kuota gula impor dari Perum Bulog kepada CV Semesta Berjaya. 

Setelah ditangkap, Xaveriandy Susanto dan Memi ditetapkan sebagai tersangka pelaku suap, dengan kapasitas selaku individu. Kita sedikit lupa, bahwa selain bertindak selaku individu, Xaveriandy juga bertindak selaku direktur utama CV Semesta Berjaya, karena patut diduga bahwa suap tersebut erat kaitannya dengan kepentingan CV Semesta Berjaya selaku perusahaan yang mendapatkan jatah penambahan kuota gula impor dari Perum Bulog.

Dalam hukum pidana Indonesia, khususnya dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dikenal korporasi sebagai subjek hukum selain orang individu yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, ketika korporasi tersebut diduga melakukan tindak pidana korupsi. 

Lebih lanjut dijelaskan, korporasi itu adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (Pasal 1 ayat (1) UU PTPK). Dengan pengertian korporasi yang dianut UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, maka secara tegas CV (Commanditaire Vennootschap) yang lebih dikenal sebagai perseroan komanditer merupakan subjek hukum yang bisa dimintakan pertanggungjawaban dalam kapasitasnya sebagai korporasi.

Pada kenyataannya, korporasi dijalankan oleh manusia atau dengan kata lain perbuatan atau tindakan korporasi diwujudkan oleh manusia (Pengurus atau orang lain). Jadi pertanyaan pertama adalah bagaimana konstruksi hukumnya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pengurus atau orang lain dapat dinyatakan sebagai perbuatan korporasi yang melawan hukum pidana? 

Pertanyaan kedua bagaimana konstruksi hukum bahwa korporasi dapat dinyatakan mempunyai kesalahan dan karena itu dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana, karena dalam hukum pidana Indonesia dikenal asas tidak dapat dipidananya suatu apabila tidak ada kesalahan.

Secara sederhana, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah menyusun jawaban atas pertanyaan tersebut. Pasal 20 Ayat (1) dan (2) menegaskan, “Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.” 

Dalam hal tindak pidana korupsi oleh korporasi, setidaknya ada beberapa syarat yang dapat digunakan sebagai tolok ukur untuk menjadikannya sebagai tersangka.

Di antaranya bahwa tindak pidana terjadi karena suatu keputusan pengurus untuk melakukan tindakan, ada keuntungan yang diterima atau manfaat yang diterima oleh korporasi dari tindak pidana tersebut, atau korporasi mengetahui tindak pidana, tetapi membiarkan tanpa melakukan tindakan pencegahan apa pun untuk menghindari terjadinya tindak pidana. Atas syarat-syarat tersebut, korporasi bisa dimintakan pertanggungjawaban.

Berdasarkan syarat yang disebutkan di atas, dalam kasus suap Irman Gusman, selain Xaveriandy Susanto dan Memi, CV Semesta Berjaya selayaknya juga dijadikan sebagai Tersangka dan dimintakan pertanggungjawaban pidana, karena pada kenyataannya CV Semesta Berjayalah yang mendapatkan kouta penambahan kuota gula impor melalui pengaruh yang dimiliki oleh Irman Gusman sebagai Ketua DPD RI waktu itu. 

Sudah saatnya KPK tidak saja menuntut orang sebagai pelaku tindak pidana korupsi, tetapi juga menyertakan korporasi yang menikmati keuntungan. Tercatat sejak berdirinya KPK, belum satu pun korporasi/badan usaha yang didakwa dan dituntut di muka persidangan. Jika KPK benar-benar serius memberantas korupsi, kasus suap Irman Gusman bisa dijadikan pintu masuk meminta pertanggungjawaban korporasi. 

Pentingnya KPK menjerat korporasi supaya negara benar-benar terbebas dari kerugian yang lebih besar dari korporasi. Bisa dibayangkan jika tindak pidana korupsi korporasi pertanggungjawabannya hanya dimintakan kepada individu, maka korporasi tersebut akan tetap bebas berusaha, ikut dalam tender, tetap mendapatkan keuntungan, sehingga tujuan dari pemidanaan, yaitu efek jera tidak akan tercapai. 

Persoalan akhir dari pertanggungjawaban pidana korupsi oleh korporasi adalah merumuskan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada korporasi. Terhadap korporasi tidak bisa dijatuhkan pidana pokok berupa pemenjaraan, karena tidak mungkin menempatkan korporasi berupa gedung dan akta-akta dalam sel/lembaga pemasyarakatan, apalagi sanksi dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dirumuskan dalam bentuk pidana penjara dan denda. 

Sesuai asas logische specialiteit atau kekhususan yang logis, berdasarkan ketentuan Pasal 20 Ayat (7) UU ini, terhadap korporasi bias hanya dijatuhkan pidana pokok berupa pidana denda dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3.

Selain pidana denda, korporasi bisa dijatuhi sanksi tambahan berupa pembayaran uang pengganti, perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud, barang tidak bergerak yang digunakan untuk dan atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan.

Begitupun dari barang yang menggantikan barang tersebut, dan penutupan usaha atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama satu tahun, atau dapat berupa penempatan perusahan di bawah pengampuan, kewajiban membayar uang jaminan, kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak atau meniadakan apa yang dilakukan tanpa hak, dan kewajiban membayar sejumlah uang sebagai pencabutan keuntungan, sebagaimana yang dulunya pernah diatur dalam UU No 7 Drt/1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi.

Saatnya KPK melaksanakan undang-undang secara penuh. Jangan hanya menjerat Xaveriandy Susanto dan Memi selaku penyuap dan Irman Gusman selaku penerima suap, tetapi juga menjerat CV Semesta Berjaya selaku korporasi yang juga ikut sebagai penyuap Irman Gusman. Jangan biarkan korporasi-korporasi hitam bebas melenggang di Nusantara ini. Setiap kejahatan yang mereka lakukan, harus dipertanggungjawabkan di depan hukum. (*)

© 2014 Padek.co