Irman Gusman dan Nasib DPD


Wartawan : Antoni Putra - Peneliti Muda di Lembaga Antikorupsi Integritas, Padang - Editor : Riyon - 26 September 2016 11:11 WIB    Dibaca : 31 kali

 

Terjaringnya Irman Gusman dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK merupakan tragedi yang dapat mengancam keberadaan Dewan Perwakilan Daerah. Pasalnya, DPD selama ini dianggap sebagai lembaga tinggi pelengkap semata oleh sebagian orang, dan kini pimpinannya terjerat korupsi.

Memang, DPD merupakan lembaga perwakilan yang lahir sebagai anak kandung reformasi dan keberadaanya ditujukan agar terciptanya check and balences antara dua kamar di parlemen. Namun hal itu urung terjadi, karena tidak berimbangnya kewenangan yang dimiliki DPR dan DPD.

DPR yang merupakan utusan partai politik terlalu dominan, sementara DPD yang merupakan utusan daerah terasingkan dengan kewenangan terbatas. Hal inilah yang menyebabkan cita-cita reformasi dalam pembentukan lembaga untusan daerah itu tidak berjalan seperti  yang direncanakan.

Sebagai lembaga yang lahir dari reformasi, DPD kini berada di ujung tanduk. Sebab kelompok yang selama ini mendukung DPD dibubarkan akan semakin gencar menyuarakan DPD dibubarkan saja. Sementara kelompok yang tetap mendukung keberadaan DPD akan semakin tersudut dengan tragedi Irman Gusman ini.

Mempertanyakan Kewenangan

DPD selama ini sibuk mempertanyakan kewenangannya yang terlalu lemah sebagai lembaga perwakilan, kini harus berhadapan dengan masalah korupsi pimpinan tertinggi. Hal ini akan menyebabkan pamoritas DPD di mata masyarakat semakin dipandang buruk. Jangankan mendukung kewenangannya diperbesar, masyarakat akan beranggapan dengan kewenangan yang terbatas saja masih korupsi.

Seperti halnya DPR, kewenangan besar yang mereka miliki terbukti mampu menggiring sebagian anggotanya ke ranah pesakitan. Bahkan setiap fraksi yang ada telah mengirimkan anggotanya ke hotel berbintang milik KPK. Takutnya hal serupa akan terjadi bila kewenangan DPD diperbesar. 

Namun di sisi lain, demi terciptanya check and balances kewenangan DPD harus diperbesar. Sebab dengan kewenangan yang ada sekarang, fungsi saling mengawasi antara dua kamar di parlemen tidak berjalan. Hal ini dikarenakan DPR memiliki kekuatan super, sementara DPD menjadi lembaga aksesoris yang kewenangannya terbatas.

Hal ini dapat menjadi salah satu alasan kuat mengapa DPD harus diperkuat. Selama ini, DPR dan DPD itu memiliki posisi seperti bapak kos dan anak kos. Mereka sama-sama penghuni kos, akan tetapi, kewenangan untuk menentukan segala sesuatu yang berhubungan dengan rumah kos menjadi kewenangan mutlak dari bapak kos.

Sementara anak kos yang sejatinya memiliki posisi yang sama sebagai penghuni kos tidak memiliki kewenangan apapun untuk merubah rumah kos. Walaupun ada, anak kos cuma bisa mengatur tata letak barang dalam kamar dan memberi usulan perbaikan kepada bapak kos. Dan pada intinya, kewenangan mutlak tetap berada di tangan bapak kos. Untuk itu, kewenangan DPD harus diperbesar.

Dengan begitu, korupsi di tubuh parlemen dapat ditekan dengan adanya check and balances yang baik antara kedua kamar. DPD dapat mengkritisi setiap produk DPR, begitu pun sebaliknya hingga terjadi perdebatan menarik dalam upaya mencari yang terbaik. 

Membangun Politik yang Baik

Di tengah kesibukan DPD mempertanyakan kewenangannya, mereka lupa untuk berupaya membangun budaya politik yang baik. DPD lupa membangun kecintaan publik terhadap lembaganya, agar upaya untuk menuntut kewenangannya ditambah mendapat dukungan. DPD seolah lupa cara berpolitik yang baik agar masyarakat jatuh cinta. Mereka hanya sibuk mempertanyakan kewenangannya yang terlalu lemah dibanding dengan kamar tetangga.

Harusnya DPD tidak perlu sibuk mempertanyakan kewenangannya bila mereka melakukan yang terbaik untuk publik. Karena lembaga lemah pun akan terlihat kuat bila mendapat dukungan luar biasa dari publik.

Seperti halnya KPK, meski beberapa kali mendapat ancaman pembubaran dari DPR, namun berkat kecintaan publik terhadap kelembagaannya, terbukti ampuh merontokkan setiap upaya pengangkangan itu. KPK tidaklah memiliki kedudukan yang pasti seperti DPD, namun simpati publik yang mereka dapat menjadikan lembaga ini sebagai salah satu lembaga terkuat saat ini.

Harusnya, DPD melakukan langkah yang sama dengan KPK, kerjakan apa yang diinginkan publik. Bila kecintaan publik telah terbangun, upaya DPD untuk memperkuat kewenangannya akan terasa mudah. Apalagi saat ini, DPR menjadi salah satu lembaga negara yang dinilai buruk oleh publik.

Namun upaya untuk membangun kecintaan publik itu akan terasa sulit saat ini. Karenakan tragedi Irman Gusman yang terjaring OTT KPK. Hal ini tentu berdampak kepada kecintaan publik terhadap lembaga yang lahir dari reformasi itu.

Sebab publik terlanjur memberikan penilaian yang sama dengan DPR terhadap DPD dan upaya untuk memperkuat DPD akan semakin terasa sulit. Publik akan beranggapan bila DPD diperkuat, maka akan semakin banyak lagi terjadi korupsi. Sebab dengan kewenangan terbatas saja pimpinan tertinggi dari lembaga itu bisa melakukan korupsi, apa lagi bila kewenangannya ditambah, bisa-bisa seluruh anggotanya korupsi. (*)

 

© 2014 Padek.co